Merdeka Sinyal, Kalimantan Tengah Targetkan Bebas Blank Spot di 2026

PROVINSI Kalimantan Tengah (Kalteng) yang memiliki luas 153.564 km² itu sedang berjibaku mengentaskan blank spot melalui program Merdeka Sinyal pada 2026 nanti. Banyak upaya yang dilakukan agar sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga pemerintah kabupaten/kota memiliki akses internet yang merata.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalteng Agus Siswadi mengatakan belum meratanya akses internet menyebabkan lambatnya digitalisasi di provinsi yang luas wilayahnya kurang lebih 1,5 kali Pulau Jawa itu. Hal ini disebabkan blank spot area yang masih tinggi. 

"Di Kalteng masih ada 321 titik blank spot. Blank spot terbagi dari dua kategori yang betul-betul blank sehingga tidak bisa menelpon atau tidak ada akses internet di daerah pedalaman. Ada juga kategori blank spot tidak bisa internet, tapi masih bisa menelpon saja gitu," kata Agus di Kantor Media Indonesia, Jakarta Barat, Selasa (17/12).

Pada sektor pendidikan upaya yang dilakukan adalah pada SMA, SMK, hingga SLB, memperkuat dengan Starlink. Ia menyebut di daerah yang masih menjadi blank spot, pada program tahun 2024 dianggarkan Rp200 miliar untuk pengadaan Starlink agar sektor pendidikan bisa percepatan digitalisasi. 

Ia menyebut selama ini untuk SMA dan SMK di area blank spot, mereka harus berpindah kecamatan untuk ujian berbasis digital karena di beberapa kecamatan tidak dapat sinyal.

Di sisi lain, pada sektor parwisata tidak mengalami hambatan sebagaimana sektor pendidikan. Provinsi Kalteng memiliki Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) yang dilaksanakan setiap bulan Mei dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Kalteng.

"Misalnya dari Kabupaten Seluyan, yang ada 13 kabupaten semua tampil di Festival Budaya Isen Mulang dan dilaksanakan sepekan. Kalau pariwisata kurang terlalu terhambat dibanding sektor pendidikan," ujar Agus.

Sektor pendidikan membutuhkan akses internet setiap hari untuk pembelajaran daring. Untuk itu, ia berharap program Merdeka Sinyal bisa tuntas sesuai target pada 2026.

"Harapan 2026 bisa tuntas ah blank spot di sana yang kami sebut dengan Merdeka Sinyal. Bayangkan luasnya 1,5 kali Pulau Jawa begitu besar, sehingga geografis juga diperhitungkan," jelasnya.

Selain itu, akses listrik yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri. Internet tidak bisa tersalur jika masih sulit listrik di daerah tersebut.

Gubernur Kalteng mencanangkan 2024 disebut dengan Kalteng Bercahaya dengan target semua desa memiliki aliran listrik berlistrik. Artinya internet bisa mengikuti.

Agus menyebut terkadang alasan pengembang atau provider internet tidak bisa memberi akses karena listrik pun tidak ada. Dengan adanya target Kalteng Bercahaya di 2024 ini maka digitalisasi di 14 kabupaten/kota juga diharapkan bisa mengikuti di tahun selanjutnya.

"Sudah selesai sampai desa terpenuhi sudah berlistrik dengan demikian provider jaringan juga lebih mudah kalau listrik sudah tersedia. Jadi bukan hanya masalah geografis yang masalah listrik juga jadi masalah sebetulnya. Makanya saya optimistis 2025-2026 itu selesai, karena listrik selesai 2024 ini," tuturnya.

Agus menyebut pihaknya sudah mengintegrasikan satu data yang merangkum semua data dari berbagai sektor di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan hanya satu data Kalimantan Tengah yang sudah terintegrasi maka tidak ada duplikasi atau perbedaan data.

"Karena ini berbahaya untuk kebijakannya. Berbahaya sekali kalau misalnya salah data. Sekarang kalau sudah 46 perangkat daerah sudah terintegrasi semua dalam satu data Kalimantan Tengah yang terintegrasi ke satu data Indonesia namanya Satu Data Kalteng," jelasnya.

Satu Data Kalteng membuat masyarakat semakin mudah. Dia tidak lagi parsial mencari ke setiap perangkat daerah.

Ia mencontohkan ketika mencari data kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kalteng, maka cukup di website Satu Data Kalteng. Semua aplikasi di perangkat daerah terintegrasi di website tersebut. (J-3)