Headline

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Kondisi Alat juga Jadi Kendala

(TS/SY/N-1)
07/10/2016 04:00
Kondisi Alat juga Jadi Kendala
(ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

PROSES identifi kasi biometrik pada pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) di Temanggung, Jawa Tengah, tidak bisa dilakukan lantaran ada masalah dengn peralatannya. Seperti diakui Jumi, seorang petugas rekam KTP-E di Kecamatan Temanggung, Kamis (6/10), kendati tetap melaksanakan perekaman data KTP-E, pihaknya mengarahkan identifikasi biometrik ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil (kapendukcapil) setempat.

Sayangnya, di kapendukcapil, perekaman pun tidak bisa dilakukan karena peralat an yang rusak. “Di sini hanya merekam, karena untuk identifikasi biometrik alatnya rusak, jadi kami arahkan ke dinas. Namun, ternyata di kantor dinas juga tidak bisa karena peralatannya sepertinya bermasalah,” tutur Juni. Sementara itu, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, permasalahan mesin cetak kartu KTP-E yang terbatas dianggap menjadi faktor utama penyebab antrean panjang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang.

Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Bontang Eka Dedy Ansharidin menjelaskan dua unit mesin cetak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rentan rusak jika dipaksakan bekerja sepanjang hari. “Mesin atau printer yang dipinjamkan ada dua unit. Itu harus dijaga baik-baik. Karena kalau rusak, alat itu harus diantar ke pusat, bukan dikirim. Karena itu, kami batasi penggunaannya,” jelas Eka Dedy.

Dia menjelaskan, pihaknya menerapkan kebijakan untuk mencetak mengikuti waktu kerja sejak pukul 08.00 Wita hingga 16.00. Dalam rentang waktu itu, dapat dicetak 414 lembar KTP-E. Meskipun demikian, printer yang dipergunakan akhirnya tetap mengalami gangguan dalam bentuk melambatnya kerja cetak mesin.“Karena itulah kami hentikan. Sekarang pencetakan dibatasi sampai pukul 14.00 saja.

Kami tidak ingin men cetak banyak, tapi rusak dan akhirnya mengeluarkan biaya perjalanan dinas dengan nilai Rp5 juta per orang ke pusat,” tuturnya. Meski begitu, progres perekaman data penduduk untuk KTP-E di Kota Bontang cukup
menggembirakan. (TS/SY/N-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya