Nelayan masih Andalkan Tengkulak

NELAYAN di Kepulauan Bangka Belitung lebih mengandalkan jasa tengkulak dalam meraih permodalan ketimbang jasa perbankan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bangka Belitung Johan Murod di Pangkalpinang, Rabu (5/10), menjelaskan ada sekitar 50 ribu nelayan di provinsi itu. Baik nelayan tangkap maupun nelayan pancing.
Untuk kebutuhan melaut, kata dia, hampir seluruh nelayan mengandalkan tengkulak yang menerapkan pembayaran dari hasil tangkap dengan harga yang tidak merugikan. "Setiap turun melaut, semua peralatan atau kebutuhan selalu diambil dari tengkulak dengan sistem pembayaran dari hasil tangkapan nelayan," ujar dia Dia mengatakan tengkulak di daerah itu tidak sampai memberatkan nelayan. Bahkan, mereka mempersilakan nelayan untuk menjual hasil tangkapan kepada tengkulak lain. Menurut dia, setiap tengkulak mempunyai 25 nelayan. Sementara itu, di atas tengkulak, ada tauke ikan dengan 30 tengkulak. Secara terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tien Mastina menilai minimnya pelabuhan perikanan telah mempersulit transaksi nelayan dengan pembeli yang mengandalkan sistem tangkahan pendaratan ikan.

"Nelayan sudah terbiasa dengan sistem tangkahan, sehingga biasanya hasil tangkapan langsung dipatok pengepul atau tauke ikan," kata Tien. Tien menilai sistem tangkahan pendaratan ikan tidak terkelola dengan baik, apalagi harga yang dipatok pengepul tidak sebanding dengan harga di pasaran. "Siklus ketergantungan antara nelayan dan tauke ikan belum bisa diputus dengan alasan nelayan bisa meminjam uang dari mereka untuk modal menangkap ikan," kata Tien. Sementara itu, Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi siap memelopori gerakan ketahanan pangan nasional di Purwakarta dengan membangun kerja sama dan peran aktif dari Kodam III/Siliwangi. "Meskipun alat utama sistem persenjataan (alutsista) cukup, kalau rakyat lapar, kan tidak mungkin membangun pertahanan negara," kata pria yang kerap disapa Kang Dedi itu.