Wakil Bupati Minta Fraksi Golkar Pakai Jatah Mobil Dinas

WAKIL Bupati Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsyari, meminta Fraksi Partai Golkar di DPRD Karawang untuk tetap memanfaatkan jatah mobil dinas. Bagi dia, keputusan fraksi berlambang pohon beringin yang menolak menerima mobil dinas terlalu mendadak. "Kami hormati keputusan tersebut. Akan tetapi, seharusnya penolakan dilakukan sejak dulu dan dibicarakan dengan semua fraksi dan menggelar rapat dengan pimpinan daerah secara bersama-sama," ungkap Ahmad kepada Media Indonesia di Karawang, Rabu (5/10). Ia menyarankan alokasi mobil tersebut tetap dimanfaatkan anggota Fraksi Partai Golkar. "Kalau dijual lagi, enggak bisa karena menyalahi aturan. Mendingan mobil itu tetap diambil dan kemudian difungsikan oleh fraksi ke desa-desa, misalnya digunakan untuk ambulans atau apa pun," ucapnya. Zamaksyari juga mengajak anggota DPRD melakukan pembedahan anggaran untuk kepentingan prorakyat. "Salah satu anggaran yang perlu kita perhatikan ialah anggaran belanja tidak langsung, misalnya anggaran kunjungan kerja dinas dan DPRD. Seharusnya dinas tidak perlu kunjungan kerja, sedangkan kunjungan kerja dewan diperbanyak di kecamatan, bukan ke ke luar kota."

Penolakan mobil dinas oleh Fraksi Partai Golkar berawal dari keputusan DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ditambah, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam melakukan pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota fraksi yang menyetujui pengadaan mobil dinas. Polemik mobil dinas baru juga berlangsung di anggota DPRD Jawa Barat. Ketua F-PDIP DPRD Jabar Waras Waskito menganggap wajar pengadaan mobil dinas baru. Apalagi, lanjut Waras, mobil dinas itu bersifat pinjam pakai. "Kalau sewaktu-waktu diminta ya kita pulangkan karena kan ini pinjam pakai, atau kita enggak mau minjem ya boleh-boleh aja. Itu (mobil) kan milik pemprov." Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar Sunatra menegaskan pengadaan mobil dinas baru bukanlah pengajuan dari legislatif.