Saatnya Memajukan Wilayah Tertinggal

MASIH banyak desa yang tertinggal dan belum mandiri sebagaimana diharapkan pemerintah saat ini. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat jumlah warga miskin di desa-desa cukup tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. "Pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,67 juta orang, atau 14,11%. Ini lebih besar dibandingkan dengan orang miskin perkotaan yang jumlahnya 10,34 juta, orang atau 7,79%," kata Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Gunalan. Jumlah desa mandiri yang menjadi proyek provinsi di seluruh Indonesia baru mencapai 178 desa. "Sesuai dengan Nawa Cita, membangun Indonesia dari pinggiran, desa-desa di Indonesia harus maju dan mandiri," kata Gunalan. Peta, lanjutnya, menjadi satu sistem referensi dalam pembangunan wilayah. "Peta memegang peran penting sebagai salah satu sumber informasi geospasial untuk pemetaan kebijakan pemerintah."
Selain itu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat membutuhkan pemetaan geospasial untuk menggambarkan bentang alam Indonesia. Sesuai dengan konteks membangun Indonesia dari pinggiran, yakni desa-desa, untuk menjalankan kebijakan diperlukan peta desa. "Peta desa diharapkan mampu memberikan banyak informasi penting, antara lain menyangkut kedudukan dan posisi desa dalam konteks regional," jelas Gunalan. Kementerian Desa, lanjut Gunalan, juga menerapkan kebijakan satu peta dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan perdesaan. Dengan adanya informasi yang diperoleh dalam setiap hasil peta rupa desa, akan diketahui potensi-potensi wilayah tersebut.

Dia mencontohkan adanya kebijakan one village one product yang dikembangkan Jawa Tengah sebagai upaya mempercepat pembangunan desa tertinggal dengan menggali sumber potensi desa ini berbasis informasi geospasial. "Diharapkan tiap desa nantinya memiliki peta desa yang akan menjadi dasar membuat kebijakan pembangunan," tambah Gunalan. Perencanaan pembangunan desa berbasis spasial sudah masuk perencanaan pembangunan yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, menegaskan pembangunan desa saat ini menjadi program nasional. Alasannya, angka kemiskinan saat ini terbanyak ada di perdesaan. "Terjadi ketimpangan pertumbuhan penduduk di perdesaan dan perkotaan. Selain itu, di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, masih ditemukan kawasan perdesaan yang tertinggal," kata Sumedi.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa saat ini menghadapi suatu kondisi untuk melakukan perubahan sekaligus percepatan. Konsep pembangunan desa yang digagas pemerintah agar tercipta desa mandiri, kuat, maju, dan demokratis. "Untuk bisa mewujudkan itu, maka perlunya memahami karakteristik dan potensi sosial, ekonomi, dan budaya desa," ujarnya. Pendekatannya, lanjut Sumedi, melalui pendekatan kewilayahan, penyusunan data dasar dan peta desa terpadu. "Dengan menggunakan peta desa, pemerintah desa bisa menggali potensi dan memberikan jaminan hukum pada warganya." Dia mendesak setiap desa tidak lagi menunda-nunda pembuatan peta desa tersebut bila ingin maju dan mandiri. (Nda/N-2)