DPD Partai Golkar Tolak Pengadaan Alat Fitnes

DPD Partai Golkar Jawa Barat menolak keras pengadaan alat fitnes untuk mengisi ruangan olahraga yang akan dibangun di gedung dewan. Alasannya, peralatan fitnes yang diminta anggota dewan tidak menyangkut kepentingan rakyat.
Sebelumnya, dalam dokumen penawaran yang terpantau di situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung tertulis ada 54 perusahaan yang menjadi peserta lelang pengadaan alat fitnes, dengan nilai pagu paket sebesar Rp700 juta. Hanya ada satu perusahaan yang menawarkan sebesar Rp697.711.850 untuk pengadaan alat fitnes. "Lebih baik anggaran itu digunakan untuk peningkatan gizi para petugas kebersihan di Kota Bandung. Sehari-hari mereka bekerja menyapu jalan. Tentu lebih membutuhkan asupan makanan ketimbang para anggota DPRD Kota Bandung," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Jumat (30/9).

Menurut Dedi Mulyadi, secara etika, keberadaan alat fitnes seharga Rp700 juta tersebut tidak elok berada di gedung dewan. Aktivitas fitnes bisa dilakukan di luar kantor. Seharusnya aktivitas fitnes dilakukan tidak pada saat jam kerja, sehingga tidak perlu pengadaan alat fitnes. "Apalagi pengadaan ini menggunakan APBD. Saat ini, Kota Bandung masih memiliki 81 367 orang warga miskin," tegasnya. Sebelumnya, Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Bandung menjelaskan mereka akan melengkapi sarana olahraga di lingkungan Gedung DPRD, dengan peralatan olahraga. Kepala Bagian Umum Sekwan Kota Bandung Jajang Nurjaman mengatakan peralatan fitnes itu diadakan supaya para anggota dewan menjadi bugar dan siap melayani rakyat lebih baik lagi. "Pembangunan sarana olahraga itu sudah dibahas dan disetujui pada 2015. Pada tahun ini, anggaran pembuatan sarana olahraga ini bisa berjalan," terang Jajang. Untuk mengisi sarana olahraga itu, Sekwan Kota Bandung mengadakan lelang pengadaan barang untuk sekitar 20 unit lebih alat olahraga. Peralatan olahraga itu sebagai penunjang kesehatan para anggota dewan.