Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat mengganti peralatan alat rekam kependudukan agar proses perekaman KTP-E tidak terhambat. “Salah satu faktor lambatnya perekaman KTP-E ialah peralatan sudah usang dan kerap rusak,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur Sukardo di Surabaya, Jumat (23/9).
Selain peralatan yang dianggap usang, masalah blangko menjadi penghambat utama. Blangko sering kali kurang dan tidak sesuai dengan permintaan. Sukardo mencontohkan blangko diminta 2.000, tetapi yang diberikan hanya 500 lembar.
Hal lain yang menghambat ialah jaringan internet sangat jelek dan itu terjadi di hampir semua daerah. “Surabaya paling parah jaringan internetnya sehingga menduduki kota yang paling banyak belum bisa merekam KTP-E,” ujarnya.
Ketika menyinggung perekaman di Jatim, Sukardo menjelaskan sebanyak 2,8 juta dari 29,5 juta penduduk Jatim yang wajib ber-KTP belum merekam data. (FL/N-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved