Angka Partisipasi Pemilih Produktif di Lamongan Naik 64%

ANGKA partisipasi pemilih pemilu usia produktif di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mengalami peningkatan hingga 64%. Hal ini diketahui setelah Bupati Lamongan Yuhronur Efendi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa tempat pemilihan umum (TPS), Rabu (14/2) siang.

Rombongan bupati bersama Forkopimda melakukannya sidak secara random pada sejumlah TPS di beberapa wilayah kecamatan di kabupaten setempat. Kecamatan itu antara lain Ngimbang pada TPS 17 Desa Sendangrejo, Modo di TPS 1 Desa Nguwok, Mantup di TPS 1 Desa Tugu, Kembangbahu di TPS 1 Desa Puter, dan Tikung TPS 10 Desa Bakalanpule.

Menurut Yuhronur, pada pemilu kali ini terjadi peningatan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Lamongan. Meskipun data angka belum bisa dipastikan, peningkatan dapat dilihat melalui jumlah kunjungan pemilih yang hadir di TPS masing-masing.

Baca juga : Lima Poin Pernyataan PP Muhammadiyah terkait Pemilu 2024

"Hari ini kita mengunjungi beberapa TPS di beberapa kecamatan. Saat kunjungan masing-masing TPS sudah dalam tahapan perhitungan suara. Alhamdulillah kita lihat ada kenaikan partisipan pemilih di Kabupaten Lamongan jika dibanding dengan 5 tahun lalu. Itu menandakan masyarakat Lamongan sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik," tutur Pak Yes, panggilan akrabnya, usai melakukan sidak.

Menurut dia, jumlah partisipan pemilih yang meningkat merupakan bonus demografi. Ia melihat data penduduk di Kabupaten Lamongan ada 1.381.414 penduduk dengan 64% ialah penduduk usia produktif.

Dari lima TPS yang dikunjungi, TPS 1 Desa Nguwok Kecamatan Modo menjadi TPS unggulan tingkat Polda Jatim. Hal yang mendasari prestasi tersebut ialah kelengkapan fasilitas dari TPS, salah satunya terdapat gerai UMKM. Tidak hanya Desa Nguwok, TPS 1 dari Desa Tuhu Kecamatan Mantup juga berpredikat sebagai TPS unggulan tingkat Polres Lamongan. 

Baca juga : Warga Harap Bupati Baru Tuntaskan Banjir Tahunan Bengawan Jero

Pak Yes juga menjelaskan ada hambatan pemilihan di TPS. Di antaranya, beberapa suara tidak sah karena penggunaan surat suara tidak sesuai peraturan. Selanjutnya ada kekurangan logistik surat suara calon presiden. Namun demikian semua hambatan dapat langsung diatasi dengan sigap oleh Polres Lamongan beserta anggota KPPS. (Z-2)