Pj Gubernur Sultra Minta Jajaran Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

PENJABAT (Pj) Gubernur Sultra Komjen (Purn) Andap Budhi Revianto melakukan realokasi anggaran pembiayaan pembangunan rumah dinas gubernur ke pembiayaan rumah tidak layak huni masyarakat di kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu disampaikan Andap dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Sultra, Senin (25/9).

Sejumlah hal direkomendasikan dalam APBD perubahan tersebut dan yang paling perioritas terkait perumahan yang layak bagi masyarakat. "Kita akan upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera)," kata Andap.

Baca juga: Ruas Jalan Simpang Exit Tol Bawen akan Dikaji Ulang

Menurutnya, perubahan belanja daerah pada postur APBD Perubahan TA 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target, termasuk pembangunan nasional, khususnya sesuai arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, serta pembangunan Provinsi Sultra yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

"Mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota dewan agar program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2023," kata dia.

Selain realokasi anggaran pembangunan rumah dinas, rekomendasi lainnya yang bersifat fisik difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas. Kegiatan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Seperti di bidang kesehatan, terang Andap, dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan yang berada di lingkup Pemprov Sultra. "Yang juga akan kita upayakan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan."

Terkait bidang pendidikan, sambung dia, difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, baik bangunan sekolah maupun infrastruktur penunjang, seperti laboratorium dan perpustakaan. "Kita akan upayakan pula untuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional," ujarnya.

Andap juga akan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur yang menghubungkan kabupaten/kota. Hal ini akan diupayakan pula mendapatkan dukungan pembiayaan dari Kementerian PU-Pera.

"Memohon bantuan analisis mendalam oleh institusi berwenang terhadap penggunaan dana dengan skema pinjaman untuk infrastruktur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara," ungkapnya.

Rekomendasi yang bersifat nonfisik juga difokuskan pada sejumlah hal. Antara lain, kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, terutama untuk penerima JKN dengan skema penerima bantuan iuran (PBI) berdasarkan data dari kabupaten/kota.

"Karenanya dilakukan kegiatan koordinasi bersama dinas kesehatan dari seluruh kabupaten/kota dan dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPJS kabupaten/kota," terang Andap.

Rekomendasi lain, imbuhnya, yakni peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran Badan Riset Daerah yang bersinergi dengan civitas akademika, penyusunan dokumen perencanaan dan desain serta kajian lingkungan untuk pembangunan fisik, dan penyusunan raperda tentang sistem pemerintahan berbasis data presisi yang akan diupayakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM. (RO/J-2)