KPK Tegaskan Pemda Flotim Wajib Bayar Jasa Covid-19 Rp5,6 Miliar di RSUD Larantuka

PEMERINTAH Daerah (Pemda) Kabupaten Flores Timur (Flotim) diwajibkan membayar hak para tenaga kesehatan di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka. Mereka harus membayar jasa pelayanan pasien covid-19 yang berjumlah Rp5,6 Miliar.

Hal tersebut ditegaskan Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Direktorat 5 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, saat melakukan kunjungan ke RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka, Jumat (21/07).

"Jasa pelayanan pasien covid-19 itu sudah ada audit BPK dan sesuai dengan hasil audit dari BPK itu juga sudah jelas, Rp5,6 miliar harus di bayar oleh pemerintah daerah," ungkapnya.

KPK, kata Dian, akan mengawal proses pembayaran upah nakes pada RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka tersebut. "Harus dibayar, kita akan kawal. Tidak ada urusan yang lain nanti misalnya APH atau yang lain kalau Pemda mau bayar," tegasnya.

Sebelumnya, Kedatangan perwakilan lembaga independen antikorupsi saat itu di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka disambut dengan sebuah peti mati dan karangan bunga, yang bertuliskan RIP Hak Nakes Rp5,6 miliar.

Peti mati tersebut diketahui merupakan simbol matinya hati nurani para pemimpin di kabupaten Flotim, yang dengan membayar hak para Nakes di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani