Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila Laporkan Tokoh Oposisi ke Polda Jawa Barat

ALIANSI Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila melaporkan sejumlah tokoh oposisi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Polda Jawa Barat, Selasa (20/6). Para tokoh itu diduga telah menyebarkan ujaran kebencian dan ajakan makar.

"Kami melaporkan sembilan nama itu karena mereka diduga membuat dan menyebar hasutan ujaran kebencian. Mereka menyebarkannya melalui media elektronik yang mengarah pada perbuatan makar," ungkap Farid Nurfadillah, koordinator aliansi, seusai melapor ke Polda Jawa Barat.

Aliansi yang merupakan gabungan sejumlah organisasi mahasiswa di Kota Bandung itu, melaporkan 9 tokoh oposisi. Mereka ialah Moedrick S Sangidu (Ketua Mega Bintang), Amien Rais, Rizal Fadhilah, Muhammad Taufiq, Syahganda Nainggolan, Eggy Sudjana, Syukri Fadholi, Deddy S Budiman dan Ustaz Ahmad Khozinuddin

"Sebagai bukti awal, dalam laporan itu, kami melampirkan video yang berisi pembuatan dan penyebaran ujaran kebencian, serta ajakan untuk mengerahkan people power," tambah Farid.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila menilai people power hanya dijadikan sebagai istilah lain guna melakukan tindakan makar. "People power dipolitisasi sedemikian rupa oleh kalangan-kalangan yang mempunyai kepentingan tertentu guna mengganggu dan menjatuhkan kekuasaan pemerintah
yang sah, hasil daripada pemilihan rakyat yang bebas, umum, rahasia, jujur dan adil," tambah Farid.

Istilah people power inilah yang disuarakan ke-10 tokoh oposisi tersebut. Mereka berkumpul pada peringatan ke-26 Mega Bintang.

Beberapa tokoh di antara mereka dengan menggebu mengajak melakukan people power. Sementara Amien Rais memilih membaca ayat suci, yang subtansinya tidak jauh berbeda.

Moedrick secara tegas menyatakan bahwa persoalan bangsa dan negara yang terbaik adalah melakukan people power atau revolusi total.

Minta maaf

Atas sikap para tokoh itu, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila menilai mereka telah berupaya menggulingkan kekuasaan atau makar, yang tentu saja melanggan Undang-Undang.

"Menurut kami, people power hari ini tidak bisa diterapkan pada pemerintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pemerintah saat ini tidak semaunya sendiri menentukan isi politik masyarakat. Pemerintah membuka lebar saluran demokrasi dan tidak menerapkan totalitarianism absolut," lanjut Farid.

Karena itu, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila menutut para tokoh oposisi itu untuk meminta maaf dan mengklarifikasi karena  telah membuat dan menyebarkan ujaran kebencian melalui ajakan people power. Mereka juga harus membuat permintaan maaf secara terbuka dan disiarkan secara live di platform digital, baik YouTube, Instagram, maupun Facebook.

"Kami juga menuntut mereka mengakui bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Presiden yang sah adalah bagian tak terpisahkan dari menjaga keutuhan NKRI Harga Mati. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan melakukan tindakan lebih tegas guna menjaga pemerintahan yang sah," tandas Farid. (N-2)