Dalam seminggu ini terjadi beberapa eskalasi intoleransi, salah satu yang mencolok dan viral adalah penutupan dengan terpal Patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, 22 Maret 2023. Penutupan dilakukan oleh jajaran kepolisian yakni Kanit Binmas beserta 5 anggota Polsek Lendah, Kulon Progo setelah mengaku mendapat desakan dari anggota ormas sekitar yang merasa patung tersebut bisa mengganggu ibadah Ramadan.
Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan ia mengecam aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan Patung Bunda Maria di Lendah yang didesak oleh kelompok intoleran. Meskipun pada perkembangannya, pihak Polres Kulonprogo mengklarifikasi bahwa terjadi kesalahan dari anggota kepolisian yang melaporkan kegiatan di lapangan mengenai desakan ormas itu.
Menurut Hendardi, publik sulit untuk percaya pada klarifikasi pihak kepolisian bahwa penutupan itu bersifat sukarela, tanpa ada desakan dari pihak luar.
Baca juga: Patung Bunda Maria Ditutupi Terpal, Kapolres Kulon Progo Akan Periksa Anggota yang Hadir
"Dalam konteks tersebut, kami mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat, (24/3).
ia mengatakan, dalam analisis Setara Institute, terlihat adanya upaya konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan mobilisasi mereka untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas. Konsolidasi tersebut bisa dilihat dari upaya politisasi keikutsertaan Timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang.
Baca juga: Viral Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo, dihadiri 5 Anggota Polsek
Begitu juga dalam aksi Koalisi Palembang Darussalam, yang direncanakan hari ini, Jumat, 24 Maret 2023 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Mereka menolak kedatangan Duta Besar Vatikan ke Palembang dengan alasan Palembang adalah daerah mayoritas Muslim.
"Setara Institute mendesak agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat memastikan untuk tetap tegak lurus dengan jaminan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah untuk tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi," ujar Hendardi.
(Z-9)
