KOPERASI Simpan Pinjam (KSP) Nasari dikukuhkan sebagai pionir unicorn koperasi di Indonesia oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ini bersamaan dengan pencanangan Gerakan Koperasi Modern Berbasis Digital sebagai Pelopor Era Society 5.0. Pengukuhan itu terjadi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-24 Tahun Buku 2022 sekaligus melakukan pergantian kepengurusan KSP Nasari periode 2023-2028 di Hotel Patra Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/3).
Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengapresiasi KSP Nasari yang melakukan secara rutin inkubasi UMKM melalui pelatihan legalitas dan perizinan, pelatihan marketing digital, pelatihan manajemen keuangan, bisnis matching, dan live shopping. "Semoga dengan pengukuhan KSP Nasari dapat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, terutama adaptasi memasuki tantangan ekonomi baru berbasis digital serta menjadi percontohan bagi koperasi lain agar siap bertransformasi menjadi koperasi modern," ujar Sandi.
Ketua pengurus baru KSP Nasari, Frans Meroga Panggabean, mengatakan pelaksanaan RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam hierarki pengambilan keputusan pada koperasi. Ini sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban hasil kerja pengurus kepada para anggota.
Baca juga: Puluhan Tahun Gunakan Rakit, Warga Sambut Jembatan Gantung
KSP Nasari, kata Frans, yang didirikan di Semarang pada 31 Agustus 1998 saat ini memiliki 45 kantor cabang dan lebih dari 300 loket pelayanan yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Sejak 2021, KSP Nasari meluncurkan mobile super apps dengan nama Nasari Digital (Nadi). "Anggota kami yang berjumlah 39.730 orang saat ini dapat memakai Nadi dalam pelayanan kebutuhan dan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan dengan sejumlah fitur yang ada dalam aplikasi tersebut antara lain e-wallet, pembayaran/billing/payment point, simpanan, pinjaman, marketplace, e-learning UMKM, RAT Online, dan QRIS," jelas Frans dalam keterangan tertulis, Minggu (19/3).
Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Ema Rachmawati, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, mengatakan perusahaan digital enggan dilirik perbankan karena memang kebanyakan hanya berkantor virtual. Padahal mereka sebenarnya membutuhkan fasilitas pembiayaan. "Kondisi itu pun seharusnya menjadi kesempatan bagi koperasi simpan pinjam untuk menjadi solusi pembiayaan karena sebenarnya para pelaku bisnis digital memiliki kompetensi dan peluang untuk berkembang, tetapi terkendala modal yang terbatas," ujar Ema.
Baca juga: IKN Mendapat Hibah dari Korea Selatan
Menanggapi hal tersebut, Frans berkata akan menindaklanjuti peluang tersebut guna mempelajari model bisnis digital serta mendalami mitigasi risiko pembiayaan. Ini akan melengkapi layanan KSP NASARI saat ini, yaitu pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Para pelaku UMKM, terutama yang tergabung dalam aplikasi digital yang dikelola oleh LKPP atau LPSE seperti E-Katalog Lokal, Sip Lah bagi sekolah, atau Padi UMKM bagi BUMN, dapat kami berikan modal kerja agar dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga otomatis dapat naik kelas," pungkas Frans. (Z-2)
