DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja daerah (rakerda) di Hotel G'sign, Banjarmasin, Kalsel pada Rabu (4/3/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalsel, di antaranya Kabupaten Kota Bambu, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara.
Ketua DPD PAPDESI Kalsel, Mahluki menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rakerda ini. Salah satunya adalah pengembangan potensi yang dimiliki desa di Kalsel.
"Kebetulan Kalimantan Selatan itu banyak daerah pertanian, nelayan, dan ada banyak sekali potensi yang perlu digali di situ," ujar Mahluki dalam keteranganya, Senin (6/3/2023).
Dia mengatakan pengembangan potensi desa menjadi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut berguna untuk membangun desa yang lebih sejahtera.
Selain itu, DPD PAPDESI Kalsel juga mendorong adanya optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memasarkan produk-produk hasil desa.
"Kami masih ketinggalan dengan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Melalui BUMDes pun ini masih belum bisa kita maksimalkan, bagaimana caranya BUMDes itu, produk-produk daerah itu akan dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahluki menuturkan bahwa momen rakerda ini juga bertujuan untuk merangkum aspirasi para kepala desa di Kalsel. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perihal bantuan dari pemerintah provinsi untuk desa.
"Kami di Kalsel masih sangat tertinggal dengan kepala desa yang ada di pulau Jawa, terutama soal bantuan dari provinsi, pemprov. Kalau daerah Jawa itu rata-rata sudah dapat bantuan dari pemprov, kami masih belum," jelasnya.
Sebab itu, DPD PAPDESI Kalsel berharap akan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera.
DPD PAPDESI Kalsel berharap lewat rakerda ini pihaknya bisa membangun tali silaturahmi antar kepala desa, termasuk melahirkan kerja sama dengan berbagai stakeholder guna mendukung misi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (OL-13)
