KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menegaskan tidak ada ruang untuk korupsi dalam pembangunan proyek ibu kota baru tersebut. Hal ini disampaikan saat Bambang melantik 10 orang untuk mengisi jabatan kepala biro/Ddirektur dan 25 orang untuk mengisi jabatan fungsional di Jakarta, Jumat (13/1).
"Segala bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) agar ditindak secara tegas karena sangat mempengaruhi reputasi Otorita IKN sebagai lembaga," tegas Bambang dalam keterangannya, Sabtu (14/1).
Apabila ada praktik korupsi, Bambang mengatakan pembangunan IKN akan semakin tercoreng oleh investor karena proyek ini banyak dibiayai swasta, baik dari pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. "Ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di IKN," tambahnya.
Kepala Otorita IKN juga mengatakan bahwa dalam pembangunan IKN ini bukan hanya membangun suatu kota, atau membangun fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, mall dan sebagainya, melainkan suatu bentuk transformasi cara kerja baru.
Kemampuan bekerja secara digital dinilai amat dibutuhkan karena di IKN akan dibangun sistem dimana sebagian besar pekerjaan dilakukan serba digital. "Otorita IKN tidak membutuhkan superman maupun superwoman, tapi superteam. Para pejabat dan pegawai diharapkan melakukan 4K, yaitu komunikasi, koordinasi, konsilidasi dan kolaborasi," jelasnya. (OL-15)
