Ganjar Wajibkan Organisasi Perangkat Daerah di Jateng Punya Medsos

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut berbagai media sosial bisa menjadi tempat aduan yang efektif bagi masyarakat secara langsung.

"Kalau media sosial, hampir semua orang familier dan bisa menggunakannya, bahkan mereka bisa langsung memberikan feedback pada kami sebagai bentuk keterbukaan informasi publik," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (3/11).

Menurut dia, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya menggunakan website atau aplikasi saja sebab di luar sana masih banyak warga yang belum memahaminya.

Oleh karena itu, Ganjar menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalkan media sosial sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik.

Gubernur bahkan mewajibkan semua organisasi perangkat daerah di Jateng memiliki akun media sosial dan harus bercentang biru.

"Melalui akun media sosial itulah, OPD menyampaikan rencana dan program kerja mereka sebagai bentuk keterbukaan pada publik, tidak hanya soal informasi. Risikonya, ya, hanya di-bully. Kendati demikian, banyak yang bisa kami selesaikan melalui media sosial ini," ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum menambahkan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen terus mengedepankan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk pelayanan yang prima bagi masyarakat.

"Pimpinan kami mewajibkan, permintaan informasi dan aduan dari masyarakat harus ditindaklanjuti dalam waktu 2 x 24 jam, serta harus cepat, mudah, dan tuntas. Berbagai kanal aduan juga dibuka, bahkan seluruh OPD harus memiliki media sosial yang mudah diakses masyarakat," katanya. (Ant/OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama