Pemerintahan Transparan, Jateng Pertahankan Kedudukan Badan Publik Informatif Empat Kali Berturut-Turut

KOMISI Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia  kembali menggelar presentasi uji publik keterbukaan informasi tingkat nasional tahun 2022. Kegiatan yang digelar di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar yang hadir sebagai Pimpinan Tertinggi Badan Publik Provinsi Jawa Tengah itu menyampaikan, presentasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi publik yang baik untuk masyarakat.

"Intinya ada satu harapan besar dari pemerintah termasuk pemerintah daerah yang makin hari makin memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik," ujar Ganjar usai presentasi uji publik, Selasa (1/11).

Adapun aspek penilaian materi yang ditentukan tim presentasi KIP Republik Indonesia terdiri dari inovasi, strategi dan klarifikasi.

Pada kriteria inovasi, materi yang dinilai yaitu inovasi pelayanan informasi publik yang berkesinambungan dan inovasi pelayanan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19. Lalu kriteria strategi, materi yang dinilai adalah program, kebijakan dan rencana aksi dalam mewujudkan badan publik yang terbuka.

Di Jawa Tengah sendiri, Ganjar menerapkan kebijakan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memiliki satu akun media sosial yang digunakan sebagai layanan aduan masyarakat.

Tak hanya itu untuk membuat pemerintahan yang transparan, Ganjar juga melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap kabupaten dan kota se-Jawa Tengah agar aspirasi yang terserap dari masyarakat bisa maksimal. 

Baca juga : Ajak Pemuda Peduli Isu Pangan, FOI dan BEM FISIP UI Selenggarakan Rembug Pangan Orang Muda

Hal tersebut pun menjadi faktor yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai sempurna atau 100 poin pada tahap penilaian Sel Assessment Questionaire (SAQ).

"Bagaimana semua bisa transparan, accessable dan masyarakat bisa mendapat informasi dengan mudah presisi. Kita memberikan informasi tidak boleh hoaks ya dan kita memanage itu kaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak, sehingga edukasi bisa lebih banyak kita dapat dan semua bisa berbenah," jelas Ganjar.

Menurut Ganjar, dengan pelayanan informasi yang transparan terhadap masyarakat, maka tindak pencegahan korupsi bisa terus dilakukan dan tingkat integritas kian meningkat.

"Kalau itu (informasi) transparan, itu bisa mencegah korupsi, integritasnya akan keliatan di sana," ucap Ganjar.

Sebagai informasi, dibawah kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jawa Tengah juga berhasil mempertahankan kedudukan sebagai Badan Publik Informatif 4 kali berturut-turut sejak 2018. Kendati demikian, kata Ganjar, prestasi yang diraih tetap harus dipertahankan dan yang masih kurang optimal mesti lebih ditingkatkan lagi.

"Mudah-mudahan itu bisa bertahan dan bisa lebih baik lagi dengan tambah inovasinya, sehingga nanti semua bisa sharing berbagi pengalaman dari pengalaman yang menurut penilaian itu bagus, ya kita tularkan, yang kurang kita perbaiki. Kita juga masih belum sempurna," kata Ganjar. (RO/OL-7)