Memimpin tanpa Memecat

BOJONEGORO di masa lalu ialah suatu kawasan dengan infrastruktur amburadul. Seusai hujan atau di malam hari, warga lebih banyak memilih berada di dalam rumah karena takut terjebak lubang menganga di jalan.

“Saya memulai pembangunan dengan transparansi, keterbukaan. Tidak ada yang ditutupi dan warga dilibatkan dalam semua hal,” papar Suyoto, Bupati Bojonegoro yang terpilih pada 2008-2013 dan dipercaya lagi pada periode keduanya.

Kepada Sugeng Sumariyadi, M Ahmad Yakub, dan fotografer Arya Manggala dari Media Indonesia, Kang Yoto, panggilan akrab sang bupati, mengungkap kiat dan programnya, mulai dari pencanangan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi, pemavingan, hingga dana abadi dari dana bagi hasil migas. Berikut petikan pernyataannya.

Sebagai daerah penghasil migas, adakah dampak negatif bagi Bojonegoro?
Kami harus menghadapi ancaman konflik sosial yang terjadi di masyarakat, berupa kehilangan kesempatan bisnis dan sosial. Kedua, ancaman kerusakan lingku­ngan hidup dan ketiga ancaman pesta dan korupsi. Yang terakhir merupakan penyakit mental untuk berpesta, menghamburkan uang.
Untuk mengantisipasi, sejak tahap eksplorasi pada 2008 kami sudah memastikan soal tata ruang. Mana fasilitas produksi dan mana fasilitas publik. Kami mewadahi keyakinan masyarakat dan menyiapkan kebutuhan mereka.
Untuk me-manage potensi konflik, kami mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, persiapan SDM, dan skill. Kami juga menerapkan good governance. Semua proses dibuat transparan. Semua itu melibatkan partispasi warga serta menyiapkan perda transparansi.
Soal berapa duit kita, transparansi juga diterapkan di DPRD sehingga tidak ada anggaran yang bocor.

Bagaimana Bojonegoro membelanjakan dana bagi hasil migas?
Yang pertama, kami utamakan belanja sumber daya manusia. Kami berikan beasiswa kepada siswa SMA dan sederajat. Sebelumnya ada Rp500 ribu per siswa dan tahun ini kita tingkatkan menjadi Rp2 juta. Tahun depan, mungkin bisa Rp3 juta per anak per tahun. Kami juga menyekolahkan mereka untuk menjadi dokter.
Yang kedua ialah belanja infrastruktur. Kami membangun jalan kecamatan dengan pembetonan dan jembatan. Ada gedung pemkab dengan 7 lantai, juga masjid besar, gedung olahraga Ngumpakdalem, dan akademi yang posisinya menyebar di sejumlah kawasan untuk menumbuhkan ekonomi secara merata.
Kami juga melakukan belanja investasi. Bojonegoro menjadi pemasok modal. Belum lama, BPR mendapat suntikan hingga Rp100 miliar. Di Bank UMKM, kami menjadi pemilik saham kedua setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Alasan menggagas dana abadi migas?
Dengan program ini, saat minyak habis, kami tetap bisa membiayai peningkatan kualitas SDM. Kami proyeksikan dana abadi sebesar Rp20 triliun. Dari bunganya saja anak-anak Bojonegoro bisa kuliah sampai di luar negeri. Tapi, tidak boleh untuk pesta pora.
Tahun ini, kami menyisihkan dana abadi sebesar Rp100 miliar. Selain itu, menyiapkan perda tentang dana abadi migas, yang sifatnya abadi, tidak boleh diubah rezim baru, kecuali mendapat persetujuan 60% warga Bojonegoro.

Dalam memimpin Anda belajar dari mana?
Kami mempraktikkan demokrasi Pancasila. Saya tidak pernah memecat pejabat atau karyawan. Di Bojonegoro, saya membangun kebersamaan. Semua demi rakyat.

Bagaimana dukungan keluarga?
Apa yang saya lalukan selama ini, semua atas dukungan keluarga. Malah anak saya bilang akan selalu mendukung ayah karena apa yang ayah lakukan saat ini belum bisa saya lakukan.

Ke Jakarta?
Kalau diputuskan dan ditugaskan untuk maju saya siap. Kalau tidak, ya, enggak apa-apa. Untuk maju kan ada tiga soal. Yang pertama ada yang memilih, ini ditentukan dengan survei elektabilitas, ada partai yang mengusung, dan ada biaya yang harus ditanggung. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, saya juga tidak akan ngotot maju.

Suka duka memimpin Bojonegoro?
Selama memimpin, saya tidak merasakan ada duka. Saya menikmati semua persoalan. Saya menerapkan komunikasi keseharian, baik vertikal maupun horizontal. Namun, ada saat saya harus tegas. (N-2)