Operasi Yustisi Prokes Covid-19 di Pedesaan Harus Dimasifkan

PANDEMI covid-19 di Indonesia menunjukan perkembangan darurat. Lonjakan terus terjadi pascalibur panjang Lebaran, disertai munculnya varian Delta.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan,
mengatakan, TNI/Polri harus turun tangan ke daerah-daerah memastikan
protokol kesehatan (prokes) terutama dalam penggunaan masker dan
menjauhi kerumunan ditegakan tanpa pandang buluh. Bahkan, penegakan
prokes di tingkat desa harus jadi prioritas utama.

"Operasi yustisi oleh Polri-TNI harus terus dilaksanakan secara ketat
sampai ke desa-desa," ujarnya, Kamis (24/6).

Menurutnya, lonjakan covid-19 di pedesaan sudah dalam kondisi darurat.
Untuk itu, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, babinsa, dan bhabinkamtibmas harus jadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penularan.

Seperti diketahui, lonjakan kasus di daerah memicu perangkat di desa agar menyediakan tempat isolasi dan mempercepat vaksinasi.

"Kerja sama dan kolaborasi empat pilar itu sejalan dengan kebijakan PPKM mikro yang berbasis desa dan kelurahan yang sesuai dengan perintah
Presiden Jokowi, penerapannya diperkuat mulai 22 Juni hingga 5 Juli
2021," katanya.

Pada tingkat yang lebih tinggi, Farhan menilai perlu kolaborasi antara Satgas Covid-19 dengan TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan untuk terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada individu, komunitas, instansi dan masyarakat.

"Jumlah kasus COVID-19 saat ini masih tinggi. Untuk itu, cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penularan yaitu dengan mematuhi
protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M : Memakai Masker, Menjaga
Jarak dan jauhi kerumunan serta Mencuci Tangan Pakai Sabun," tandasnya. (N-2)