Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial bergerak cepat dalam upaya menanggulangi bencana gempa di Sulawesi Barat. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp1,7 miliar bagi korban. Bantuan dikirim dengan pesawat Hercules milik TNI AU melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Jumat (15/1).
Gerak cepat Mensos Tri Rismaharini dalam menangani dampak bencana itu pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan. Menurut mereka, hal itu membuktikan bahwa selama ini Risma melakukan banyak hal karena kepedulian bukan untuk pencitraan.
Baca juga: Kemensos Kirim Bantuan Rp1,7 Miliar untuk Korban Gempa Sulbar
Menurut Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah kesiapsiagaan Mensos menangani dampak bencana, khususnya yang terjadi di Sumedang , Kalsel dan Sulawesi Barat (Sulbar), memungkinkan tidak terjadinya rentetan dampak pascabencana yang lebih besar. Nurkhasanah juga menegaskan, kehadiran Risma yang terjun langsung baik di Sumedang maupun Sulbar, menegaskan kepeduliannya sebagai wakil pemerintah.
“Dari pantauan kami, pemerintah dalam hal ini Kemensos sudah hadir di tengah masyarakat untuk mengirimkan bantuan baik dana maupun logistik,” ujarnya. Ia melihat Kemensos langsung menurunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), pekerja social serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) di setiap daerah bencana.
“Kita bisa melihat, selain bantuan tanggap darurat seperti bantuan logistik yang disalurkan ke lokasi bencana, peran aktif Kemensos juga dibuktikan dengan respons cepat UPT Kemensos di lokasi bencana melakukan penanganan terhadap penyintas,” kata Nurkhasanah.
Ia juga memerintahkan jajarannya segera mendirikan dapur umum darurat, untuk menjamin kebutuhan primer korban terdampak gempa Sulawesi Barat dalam hal kebutuhan makan. “Bu Risma menekankan agar dapur umum tersebut bisa menghasilkan 6 ribu bungkus nasi untuk diberikan ke tenda-tenda pengungsian. Itu jelas sangat membantu menjamin keselamatan dan keamanan para korban,” kata dia.
Di Kalimantan Selatan, AMMI juga melihat hal yang sama. Atas koordinasi dan arahan Kemensos, Balai Besar Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin telah bergerak sejak banjir melanda kawasan itu.
"Kami melihat upaya BBPPKS yang besar untuk turut serta membantu warga sekitar yang terdampak banjir dengan menyediakan kamar asrama sebagai shelter bagi para pengungsi," kata Nurkhasanah. Karena peran BBPPKS yang terus berkoordinasi dengan Kemensos itulah, kata Nurkhasanah, sudah lebih dari 130 orang penyintas berhasil dievakuasi untuk diberikan tempat penampungan sementara.
Pihaknya juga mengapresiasi tinggi peran aktif Kemensos untuk juga membentuk dan menyediakan Tim Layanan Dukungan Psikososial, berbarengan dengan tim evakuasi.
Sebelumnya, Mensos Risma mengakui adanya keterlambatan pengiriman logistik karena terkendala mencapai lokasi gempa. Dia menyebut, keterlambatan pengiriman logistik itu disebabkan jalur yang terputus akibat material longsor.
"Jadi yang seharusnya 9 jam harus nambah 6 jam lagi karena harus memutar,” kata dia. Karena itu, Risma sendiri menganggap wajar adanya sedikit insiden rebutan bantuan tersebut.
"Sekali lagi itu bukan penjarahan, jangan dianggap penjarahan. Mereka kelaparan," kata Risma. Sebagai antisipasi agar kejadian yang sama tak terulang, Risma akan memanfaatkan balai-balai di sekitar lokasi sebagai gudang. Sudah ada 41 balai dan 6 gedung diklat yang akan dimanfaatkan untuk penyimpanan logistik. (Ant/A-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved