Kemkominfo Investigasi Pembakaran Jaringan Palapa Ring di Papua

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) tengah menginvestigas insiden pembakaran infrastruktur telekomunikasi yang termasuk dalam jaringan Palapa Ring Timur di Kabupaten Puncak, Papua pada Sabtu (9/1).

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Latif menyatakann pembakaran itu dilakukan pihak yang belum diketahui identitasnya terhadap infrastruktur microwave Palapa Ring, tower site B4 dan B5.

"Pada Sabtu, BaktiI menerima laporan bahwa infrastruktur microwave Palapa Ring, tower B4 dan B5 yang berlokasi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, dibakar oleh pihak yang masih belum diketahui identitas serta motifnya," kata Anang dalam keterangannya, Senin (11/1).

Dia menambahkan, "Kominfo saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari tahu identitas pelaku  dan motif pembakaran," tuturnya.

Menurut Anang, Tim Palapa Ring Paket Timur telah melakukan pengecekan kedua lokasi kejadian melalui udara. Akibat dari terbakarnya kedua tower tersebut, jaringan Palapa Ring di Kota Ilaga, Ibukota Kabupaten Puncak terputus.

Baca juga: Berkendara Saat Hujan Hindari '3M'

"Kami mengupayakan back up konektivitas di wilayah  terdampak dengan menggunakan teknologi lain, yakni satelit (VSAT), untuk melayani Kota Ilaga," jelasnya.

Dijelaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring imulai sejak 2015 dan selesai pada 2019. Proyek ini dikatakan berupaya menyediakan akses telekomunikasi yang merata dan setara ke seluruh Indonesia hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Total sepanjang 12.148 kilometer kabel fiber-optic telah terpasang dan menghubungkan sebanyak 90 kota dan kabupaten di Indonesia.

Anang menuturkan, Palapa Ring merupakan salah satu wujud upaya pemerintah untuk memberikan pemerataan layanan konektivitas di Indonesia.

"Adanya kejadian ini, tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa apabila infrastruktur tidak dijaga akan membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat," pungkasnya. (OL-4)