Jelang Revolusi Industri 4.0, Praja IPDN Diminta Kuasai Teknologi

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta praja lulusan Institut  Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyosialisasikan visi dan misi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Dalam hal ini terutama mengenai strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia  2045 yang tertuang dalam 5 (lima) arahan utama Presiden atau yang terkenal dengan sebutan 5 (lima) Prioritas Kerja Jokowi-Amin.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan kuliah umum kepada praja dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (7/11).  Acara yang bisa diikuti  secara luring maupun daring itu dihadiri oleh 6.590 peserta yang terdiri dari 6.273 orang praja dan 317 orang civitas akademika.

Baca juga: Mendagri Ultimatum IPDN

Tidak hanya mempertajam visi dan misi Presiden 2019-2014, dalam kuliah umum ini Mendagri juga menyampaikan strategi Presiden. Tito berharap, dengan  menyosialisasikan pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dan 5 (lima) arahan utama Presiden dapat mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko.

Untuk mencapai itu semua, menurutnya kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar profesional, memiliki daya saing, dan sejumlah kemampuan kompetitif lainnya. Pada kesempatan yang sama Mendagri juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor IPDN yang telah membentuk Tim Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja.

"Saya berharap dalam sosialisasi ini dapat terjaring masukan-masukan dari stakeholders untuk segera kita tampung dan rumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Mendagri seperti dalam siaran pers yang diterima, Senin (9/11).

Tak hanya terkait visi misi, prioritas kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja, Mendagri juga memaparkan perkembangan Indonesia menuju era revolusi industri 4.0 yang mengharuskan adanya persiapan dari masyarakat Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0. "Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di belahan dunia manapun. Inilah salah satu bekal kita dalam menghadapi era revolusi industri 4.0," katanya.

IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan pencetak kader-kader aparatur sipil negara harus mampu memiliki kompetensi yang unggul. "Khususnya dalam  penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat bersaing di era industri 4.0," katanya.

Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo menyampaikan bahwa total jumlah praja IPDN tahun ini yakni praja pada program D-IV sebanyak 5.966 orang dan program S1 sebanyak 308 orang. Jumlah praja ini tersebar di 7 (tujuh) kampus daerah yakni Kampus Jatinangor sebanyak 3.970 orang, Kampus Jakarta sejumlah 308 orang, Kampus Sulawesi Utara sejumlah 334, Kampus Sulawesi Selatan sejumlah 399 orang, Kampus Sumatera Barat sejumlah 405 orang, Kampus Kalimantan Barat sejumlah 167 orang, Kampus Nusa Tenggara Barat sebanyak 392 orang dan Kampus Papua sebanyak 298 orang. (BY/A-1)