Headline

Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.

Fokus

Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.

Melirik Lahan Potensial di Pulau Buru

HJ/SS/N-3
05/10/2020 04:05
Melirik Lahan Potensial di Pulau Buru
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau panen raya padi perdana, di Desa Granden, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, kemarin.(MI/Hamdi Jempot)

PULAU Buru, Maluku, dilirik Kementerian Pertanian. Produktivitas panen padi yang mencapai 8 ton per hektare membuat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkesan.

“Saya yakin produktivitas itu bisa ditingkatkan karena kondisi alam di Pulau Buru sangat menjanjikan. Caranya dengan menggunakan varie­tas yang lebih bagus, budi daya pengolahan terus dikembangkan, dan menggunakan pupuk secara berimbang,” ujarnya, saat berkunjung ke Desa Grandeng, Kecamat­an Lolong Guba, Kabupaten Buru, kemarin.

Syahrul datang untuk menyemangati petani melakukan panen raya padi perdana di lahan seluas 155 hektare. Ia juga menyerahkan bantuan pertanian untuk Maluku dan Kabupaten Buru.

Ternyata bukan itu saja yang membuat Gubernur Sulawesi Selatan dua periode (2008-2018) itu datang. “Saya juga mendapat perintah Presiden Joko Widodo untuk mencari daerah baru yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan sebagai kekuatan ketahanan pangan, khususnya di kawasan Indonesia timur.”

Pulau Buru layak jadi pilihan. “Insya Allah, pendekatan food estate kita coba terapkan di Pulau Buru,” janjinya.

Syahrul serius mendorong Pulau Buru. Salah satunya ia perlihatkan dengan mengunjungi daerah itu lengkap dengan membawa semua direktur jenderal dan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Saat ini, Pulau Buru memiliki luas baku sawah mencapai 7.328 hektare. Tahun lalu, panen mereka menghasilkan 27,3 ribu ton beras.

Di Kalimantan Tengah, Kementerian Pertanian mengembangkan konsep pertanian dari hulu ke hilir. Konsep itu dikawal secara klaster, berbasis korporasi petani.

“Korporasi petani bentuk pemberdayaan ekonomi petani. Berdimensi strategis dalam pengembangan kawas­an pertanian. Dibentuk dari, oleh, dan untuk petani,” tutur Mentan.

Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, tambahnya, diyakini mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang bersifat korporasi di kawasan pertanian. Tujuannya mendorong petani berdaulat mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan hingga pemasaran.

“Korporasi petani meng­utamakan daya saing, inovasi dan kreativitas menghadapi lingkungan bisnis pertanian yang dinamis dan penuh tantangan,” tandas Mentan lagi. (HJ/SS/N-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya