PB Alkhairaat Desak KPU RI Tunda Pilkada Serentak

PENGURUS Besar (PB) Alkhairaat Palu, Sulawesi Tengah, mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, sampai tanggap darurat kesehatan di tengah pandemi korona virus selesai. Ketua Umum PB Alkhairaat Habib Ali bin Muhammad Aldjufri mengatakan,
permintaan untuk menunda Pilkada 2020, bukan tanpa alasan yang kuat. 

"Makanya Alkhairaat meminta Presiden Joko Widodo, KPU RI, serta DPR RI menunda pelaksanaan Pilkada ini sampai pandemi ini berlalu," tegasnya di Palu, Rabu (23/9).  

Menurut Ali, dalam penilaian Alkhairaat, kepentingan untuk melakukan pemilihan pemimpin dalam rangka melanjutkan roda pemerintahan memang penting. Akan tetapi, lanjutnya, dengan memperhatikan kondisi rakyat di tengah pandemi saat ini, maka jauh lebih penting memikirkan keselamatan rakyat.

"Dalam tahapannya ada beberapa hal yang telah terbukti sulit dihindari dalam pilkada 2020. Di antaranya adalah sewaktu dalam tahapan pendaftaran paslon, hampir seluruhnya paslon melanggar protokol kesehatan," ungkap Ali.  

Bahkan, sejumlah paslon khusus wilayah Sulteng, belakangan diketahui mendapat teguran sebab tidak menjalankan protokol kesehatan.  

"Sementara di sejumlah provinsi-provinsi lainnya, hingga menimbulkan klaster terkait dengan penyelenggaraan Pilkada," jelasnya.  

baca juga: Empat Paslon Penuhi Syarat Maju Pilkada Gunungkidul

Oleh karena itu, tambah Ali, PB Alkhairaat mendesak pihak-pihak yang berwenanang untuk merealokasikan anggaran Pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman nasional. 

"Kendati pun Pilkada tetap dilanjutkan haruslah tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Di mana, penyelenggara haruslah membuat situasi TPS menjadi sedisiplin mungkin agar tak terjadi kerumunan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," tandasnya. (OL-3)