Kapolda Jatim Minta Pemetaan Masalah untuk Antisipasi

KAPOLDA Jatim Irjen M Fadil Imran meminta jajarannya, pemerintah kabupaten/kota dan pimpinan TNI di kabupaten/kota untuk melakukan mapping atau pemetaan wilayah guna mengantisipasi munculnya klaster keluarga, pilkada dan Liga Indonesia. 

Fadil mengatakan hal ini saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Timur di sebuah hotel di Kita Batu, Jumat (11/9). Rakor ini dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, bupati dan walikota se-Jatim. Juga seluruh Kapolres, Dandim, ketua dan tim Satuan Tugas Covid-19 Jatim dan sejumlah ketua fraksi DPRD Jatim.

"Bapak ibu kepala daerah bersama Kapolres dan Dandim bisa melakukan mapping dan identifikasi tempat-tempat yang menjadi klaster di wilayahnya masing-masing," kata Fadil. 

Pemetaan wilayah ini sangat diperlukan, bukan saja untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. Namun juga guna mengambil tindakan cepat apabila terjadi penularan agar tidak meluas.

Menurut Fadil, dari data yang masuk Polda Jatim, sudah ada beberapa tempat yang menjadi klaster penyebaran covid-19. Di antaranya adalah pasar, tempat pelelangan ikan, pesantren, rumah sakit atau puskesmas, mall, tempat ibadah dan tempat bekerja. 

Presiden Jokowi dan beberapa pakar epidemiologi, kata Fadil, selalu mewanti-wanti tentang klaster keluarga dan perkantoran agar tidak terus berkembang. Karena lingkungan itu merupakan tran dinamika interaksi yang perlu diwaspadai. 

Fadil menambahkan, rakor ini untuk koordinasi agar klaster-klaster itu tidak berkembang. Apalagi sebentar lagi ada pelaksanaan pilkada serentak dan bergulirnya kembali Liga Indonesia. Apabila tidak dilakukan penanganan serius, momen-momen tersebut bisa memunculkan klaster pilkada maupun Liga Indonesia. Dan parahnya bisa menular di keluarga-keluarga.

Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Namun untuk membuat masyarakat sadar, di samping regulasi juga harus diperbanyak fasilitas-fasilitas protokol kesehatan. Seperti menyiapkan fasilitas cuci tangan dan masker di kantor-kantor. 

"Di Polda Jawa Timur yang melakukan pelayanan seperti pelayanan SIM, STNK dan BPKB, saya sudah perintahkan di samping menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan juga mereka wajib menyiapkan masker. Ini jauh lebih efektif dibandingkan kita misalnya melakukan langkah-langkah penegakan hukum," kata Kapolda. 

Kapolda mengimbau kepala daerah, Kapolres dan Dandim dalam rakor ini, untuk selalu menggelorakan semangat menggunakan masker. Kapolda meminta jangan pernah bosan untuk terus mengingatkan masyarakat menggunakan masker. Bahkan perlu merangkul tokoh agama untuk menggelorakan gerakan memakai masker ini. 

Sehingga upaya yang dilakukan, kata Fadil, mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Tentu saja juga diimbangi  diperbanyaknya fasilitas-fasilitas protokol kesehatan. Kalau tahapan itu sudah dikerjakan, barulah punishment dan reward bisa dilakukan.

Pangdam V Brawijaya Majen TNI Widodo Iryansyah menambahkan, agar semua kepala daerah, Kapolres dan Dandim untuk selalu berkoordinasi dengan baik. Sebab penanganan covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri namun harus bersama-sama melibatkan semua pihak. 

"Saya melihat permasalahan covid-19 ini tidak bisa dipandang sebelah mata, saya memandang dari satu sudut saja, dari masyarakat golongan bawah. Karena mereka adalah orang nekat yang susah untuk dikasih pengarahan," kata Pangdam. 

Sehingga selain menerapkan disiplin protokol kesehatan, pemerintah juga harus memikirkan masyarakat agar tetap mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Pangdam mengambil contoh di pasar malam Kodam, dulunya sulit menertibkan orang-orang di sana tertib protokol kesehatan. Namun seiring mulai bergeraknya roda perekonomian di sana, pelan-pelan kesadaran itu muncul. 

"Dulunya mereka susah untuk kita beri pengarahan khususnya untuk menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Namun sekarang, mereka dengan kesadaranya tanpa kita suruh sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sendirinya," kata Pangdam. 

Di tempat yang sama Khofifah Indar Parawansa mengimbau para pejabat daerah untuk mengantisipasi klaster baru dan mengeluarkan perda atau perwali. Selain itu Khofifah juga mengimbau bupati dan walikota untuk melakukan cek realisasi angggaran.

"Saya berpesan kepada bupati dan walikota, tolong realisasi anggaran dicek semuanya, beberapa daerahkan realisasinya relatif rendah, ini pun juga sudah pernah kita lakukan pertemuan, menyampaikan realisasi anggaran seperti ini. Tapi waktu itu dari BPKP yang menyampaikan. Kemudian tim BPK juga hadir. Maka percepatan realisasi tentu dengan menjaga ketepatan dengan akuntabilitas dari penggunaan anggaran itu," kaya Khofifah. (J-1)