Konflik Meningkat, Populasi Harimau Semakin Terancam

Konflik harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) semakin tinggi, akibatnya keberlangsungan hidup satwa lindung itu kian terancam. Perlu kerja keras dan sinergi semua pihak untuk melindungi harimau dari kepunahan.

Pembahasan itu mengemuka dalam diskusi daring "Harimau Sumatra, Raja Hutan Terusir dari Rimba" yang digelar oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh, Sabtu, (11/7). Diskusi ini didukung oleh Lembaga Galang Suar Keadilan (LGSK), Flora Fauna Internasional, dan Flora Fauna Aceh.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Agus Arianto menyebut sepanjang semester pertama 2020 terjadi 18 kasus konflik harimau. Jumlah ini sama dengan jumlah kasus tahun 2019.

Dia memprediksi konflik harimau akan masih akan terjadi karena dalam beberapa hari ini di kawasan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, harimau berkeliaran di kawasan perkebunan warga.

"Ada pun populasi harimau sumatra di Aceh saat ini diperkirakan sekitar 200 ekor. Mereka berada di Kawasan Ekosistem Leuser dan Ulu Masen. Namun, data itu telah lama tidak diperbarui," kata Agus di Banda Aceh, Sabtu (11/7).

Pada 2016-2020, lanjutnya, jumlah kasus konflik harimau di Aceh 55 kali. Agus menambahkan, daerah paling banyak terjadi konflik harimau adalah di Kabupaten Aceh Selatan. Dampak konflik di Aceh Selatan satu ekor harimau betina mati. "Diduga diracun," tukasnya.

Menurut Agus, ada beberapa faktor pemicu konflik satwa, yaitu pembukaan kawasan hutan, perubahan fungsi lahan, perburuan, dan pola perkebunan tradisional yang tidak mempertimbangkan satwa lindung.

"Kami melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat agar mencegah terjadinya konflik secara mandiri," paparnya.

Agus menilai beberapa pihak telah bekerja maksimal dalam upaya perlindungan satwa liar. Namun, sinergisitas belum terbangun dengan baik. Oleh sebab itu, Agus mengajak berbagai pihak untuk saling terkoneksi dalam kerja perlindungan satwa.

Direktur Flora Fauna Aceh Dewa Gumay mengatakan penanggulangan konflik satwa harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan kawasan hingga penindakan hukum.

Baca juga: Gubernur Khofifah Panen Udang Vaname di Komplek TNI AL

Dewa menilai belum semua aparat kepolisian memiliki semangat yang sama dalam mengungkap kasus kejahatan satwa liar dan konservasi. Dewa menyebutkan masih ada kasus yang belum tuntas diungkap, yaitu kasus kematian 5 ekor gajah di Aceh, kematian 1 ekor harimau di Aceh Selatan, dan kematian gajah di Pidie Jaya.

"Ini menjadi preseden buruk dalam kasus penindakan hukum kejahatan perburuan dan perdagangan gelap satwa liar," jelas Dewa.

Kasubdit IV Tipiter Ditkrimsus Polda Aceh AKBP Muliadi mengatakan jajaran kepolisian memiliki semangat kuat menindak pelaku kejahatan satwa liar dan konservasi. "Terbukti satu bulan lalu 4 tersangka perdagangan kulit harimau ditangkap di Aceh Timur," kata Muliadi.

Namun, imbuhnya, terkait kasus kematian 5 ekor gajah di Aceh Jaya, itu masih ditangani oleh Polres Aceh Jaya. Sedangkan kematian satu ekor harimau di Aceh Selatan ditangani Polres Aceh Jaya.

"Kami masih memantau perkembangan. Jika perlu kasus itu ditarik ke Polda Aceh," ucap Mulyadi.

Mulyadi mengajak semua pihak untuk terlibat mengawasi proses hukum dalam kasus kejahatan satwa liar. Pengawasan yang dilakukan oleh publik akan memengaruhi tingkat vonis terhadap terdakwa.

Ketua Pusat Kajian Satwa Liar Universitas Syiah Kuala Drh Wahdi Azmi menuturkan perlu pelibatan aparatur desa dalam upaya mitigasi konflik satwa. Pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dan provinsi harusnya memiliki semangat yang sama untuk melindungi kawasan dan satwa tersebut. (OL-14)