Kalsel Kembangkan Sawit Dupa

DI saat banyak daerah resah karena produksi padi anjlok, Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) justru sedang meningkatkan produksi padi, terutama di Kabupaten Barito Kuala. Wilayah itu menjadi salah satu daerah penyangga pangan utama Kalsel.

Kabupaten Barito Kuala mengembangkan program tanam padi ‘sawit dupa’ yang merupakan singkatan dari sekali mewiwit (tanam) dua kali panen. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat menghadiri panen raya di Desa Karya Makmur, Kecamatan Tabukan, Barito Kuala, meminta pemkab setempat mempertahankan status sebagai daerah penghasil utama padi di Kalsel.

“Kalsel merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Ini harus kita pertahankan karena masalah pangan menjadi persoalan utama yang sedang digalakkan pemerintah,” ujar Sahbirin Noor didampingi istri dan Danrem 101 Antasari, Kol Yanuar Adil, Selasa (23/2).

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalsel, Faturahman, mengatakan panen padi kali ini merupakan program kerja sama dinas pertanian, Pemkab Barito Kuala, dan Pemprov Kalsel dengan luas lahan yang ditanami padi 300 hektare (ha), dengan rincian 250 ha berada di Desa Karya Makmur dan sisanya 50 ha di Desa Karya Jadi.

Puncak musim panen diprediksi akan terjadi sepanjang Maret-April. Kalsel menargetkan produksi padi sebesar 2,3 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat dari tahun lalu sebesar 2,1 juta ton GKG.

Di Cirebon, Jawa Barat, puncak panen padi diprediksi Mei mendatang dan awal panen terjadi April. Sementara itu, di Pidie, Aceh, menjelang panen raya, harga gabah dipermainkan para tengkulak dari Medan. Sejumlah petani dari Kecamatan Delima dan Kecamatan Indrajaya mengatakan sebelumnya harga gabah Rp6.000 per kg, tapi kini turun menjadi Rp4.000 per kg.

Harga anjlok

Di bagian lain, petani gelisah karena harga gabah sangat rendah. Untuk mengantisipasinya, Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Jawa Tengah mengusulkan adanya harga pembelian pemerintah (HPP) batas atas dan batas bawah. “Saat ini harga gabah kering panen hanya Rp3.000-Rp3.500 per kg. Lebih rendah daripada HPP pemerintah Rp3.700 per kg. Makanya perlu ada batasan harga yang jelas,” kata Bendahara DPD Perpadi Jateng, Riyanto Joko N. Usulan lain datang dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Karawang, Jawa Barat, Kadarisman. Ia mengusulkan, agar harga gabah tidak anjlok,
perlu adanya subsidi harga.

Di Nusa Tenggara Timur, harga beras naik dari Rp11 ribu per kg menjadi Rp13 ribu per kg karena petani belum menanam padi. Tidak stabilnya harga gabah dan beras merugikan petani. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, mengungkapkan pentingnya peran Bulog sebagai stabilitator harga beras. “Bulog berperan penting menjaga stabilitas harga.” ujar Musdalifah saat berbicara dalam seminar di Yogyakarta. (Tim/N-4)