Status Tanggap Darurat Kalsel Diperpanjang

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan telah memperpanjang status tanggap darurat bencana virus korona menyusul terus bertambahnya kasus penyebaran virus korona di wilayah tersebut. Pemprov Kalsel menganggarkan dana sebesar Rp56 miliar untuk penanganan tanggap darurat bencana virus korona.

Perpanjangan status tanggap darurat ini akan berlaku hingga 16 April 2020 mendatang. Ketua Tim Gugus Tugas Tanggap Darurat Penanganan Virus Korona Kalsel, Abdul Haris Makkie, Rabu (1/4), mengatakan kebijakan memperpanjang status tanggap darurat bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus korona di Kalsel. 

"Kebijakan ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat Kalsel dan memutus rantai penyebaran virus korona," tegasnya.

Hingga Rabu (1/4) pagi jumlah kasus warga yang positif virus korona di Kalsel meningkat menjadi delapan kasus. Jumlah pasien PDP sebanyak delapan kasus dan orang dalam pemantauan (ODP) 1.231 orang. Terjadi peningkatan tajam kasus virus korona di Kalsel dalam sepekan terakhir. Menyusul penetapan status tanggap darurat ini Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga menerbitkan surat keputusan (SK) nomor 188.44/0210/Kum/2020 tertanggal 31 Maret 2020, tentang pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Provinsi Kalsel. 

"Kita berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait dalam penerapan kebijakan pembatasan arus masuk orang luar ke wilayah Kalsel ini baik otoritas bandara, pelabuhan juga dinas perhubungan darat. Termasuk kalangan dunia usaha di daerah," tuturnya. 
         
Pembatasan arus masuk orang ke wilayah Kalsel ini dilakukan dengan pengetatan pemeriksaan di wilayah perbatasan Kalsel dengan provinsi tetangga Kaltim dan Kalteng, serta pintu masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

baca juga: Pemkot Magelang Skrining Kesehatan Pemudik

Sementara Juru Bicara Gugus Tugas Tanggap Darurat Penanganan Virus Korona Kalsel, Muslim menambahkan Pemprov Kalsel telah menganggarkan dana sebesar Rp56 miliar yang berasal dari dana APBD untuk penanganan wabah virus korona.

"Kita juga menerbitkan surat edaran yang disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk penanganan virus korona sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," ujarnya. (OL-3)