Polri Mantapkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan

Mabes Polri terus memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan Polri di seluruh Tanah Air. Divisi Humas Mabes Polri menggelar diskusi terkait penyelesaian sengketa informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Diskusi terkait Undang-Undang Nomor 14/2008 digelar, Kamis (27/2) di Banjarmasin. Kegiatan dibuka langsung Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani. Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani menegaskan bahwa humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri, maupun terhadap informasi up to date yang diminta masyarakat.

"Menyikapi tuntutan masyarakat ini maka perlu adanya pembenahan terhadap tehnologi informasi yang dimiliki sehingga diharapkan Humas
kedepan mampu memberikan informasi positif dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, agar tidak terjadi sengketa informasi," ujarnya.

Humas juga perlu memanfaatkan sumberdaya eksternal khususnya kemitraan bersama media massa baik cetak, elektronik dan online dalam rangka peningkatan opini positif Polri melalui penyebaran/diseminasi informasi tentang kinerja positif Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Ada empat pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi kehumasan Polri, meliputi peningkatan hubungan kemitraan dan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan semua lapisan masyarakat, terutama dengan kalangan
pers dan instansi terkait, peningkatan kemampuan menghimpun dan mengolah serta mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat dan akurat, mudah serta biaya murah, melalui sistem online terbuka dengan sistem pengelolaan informasi terpadu.

Menjalin kemitraan bersama media massa baik cetak, elektronik dan media online dalam rangka penyebaran/diseminasi informasi kepada seluruh stakeholder polri guna peningkatan opini positif polri serta bagi pengemban fungsi kehumasan, agar merespon dengan baik tentang kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan, karena baik buruknya dalam pelayanan informasi, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri dan tentunya akan berakibat pada terjadinya sengketa informasi.

Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Komisaris Besar Muhammad Rifai mengatakan  melalui kegiatan ini diharapkan standar layanan informasi
publik, daftar informasi yang dikecualikan, pemahaman sengketa informasi dan peran kepolisian dalam penanganan delik aduan pidana UU KIP dapat ditindaklanjuti dan diterapkan dilingkungan Polda Kalsel dan Polres se-Kalsel melalui bimbingan berkelanjutan dari Mabes Polri. (DY/OL-10)