Bank Indonesia Tertibkan 41 KUPVA Tak Berizin di Bali

PERWAKILAN Bank Indonesia Provinsi Bali menertibkan sebanyak 41 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) tak berizin di sejumlah daerah Kabupaten Badung, Bali.
 
"Kami bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Bali, Polres, Satpol PP dan pihak desa adat. Saat penertiban, seluruh atribut diamankan dan identitas pelaku usaha disita," ujar Kepala Divisi SP PUR Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Agus Sistyo W, di Denpasar, Selasa, Selasa (21/1).

Mayoritas KUPVA tak berizin atau ilegal yang ditertibkan Bank Indonesia sepanjang 2019, berlokasi di Kabupaten Badung. Rinciannya, kawasan wisata Kuta, Legian, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua.

"Kami senantiasa bekerja sama dengan asosiasi. Pemerintah daerah mencari terobosan baru yang lebih efektif untuk menertibkan KUPVA tidak berizin, dan meningkatkan pelayanan KUPVA di Bali," pungkasnya.
 
Terkait dengan pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia melakukan pengawasan secara "off site" maupun secara "on site" (pemeriksaan langsung).

Bank Indonesia terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran leaflet ciri KUPVA berizin, leaflet modus penipuan KUPVA di Bali, dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengenali KUPVA BBI berizin. Dalam hal ini, melalui distribusi standing banner di setiap KUPVA BB berizin.
 
Per 15 Januari 2020, jumlah KUPVA yang melakukan operasional di wilayah Bali sebanyak 628 kantor. Terdiri dari 126 kantor pusat dan 502 kantor cabang. Sekitar 385 kantor KUPVA BB atau 61% beroperasi di wilayah Badung. Sepanjang 2019, tercatat jumlah transaksi pembelian valuta asing oleh KUPVA BB sebesar Rp 17,47 triliun. Transaksi penjualan valuta asing sebesar Rp 18,03 triliun yang didominasi oleh mata uang USD dan AUD.
 
Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Bank Indonesia pun meminta seluruh KUPVA BB berizin untuk memasang tulisan Authorized Money Changer, berikut nama perusahaan penyelenggara, dan memasang nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha.
 
Selanjutnya, memasang sertifikat izin usaha kantor pusat dan kantor cabang KUPVA BB yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, memasang Logo KUPVA berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dilengkapi dengan QRCode, serta melarang KUPVA berizin melakukan transaksi dengan KUPVA tidak berizin. Sebagai upaya untuk penertiban KUPVA tidak berizin, Bank Indonesia memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Seperti memberikan konsultasi dan proses pengajuan KUPVA tidak dipungut biaya.(OL-11)