Operasi Tinombala Sekat Ruang Gerak Santoso

PASCABAKU tembak yang menewaskan satu anggota Brimob serta dua anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), polisi menyatakan posisi kelompok Santoso di pegunungan Poso semakin terpojok. Tim TNI-Polri melalui Operasi Tinombala 2016 telah menyekat titik keluar dan masuk pegunungan Poso. "Saat ini mereka (kelompok Santoso) semakin terjepit. Mereka juga sulit mendapatkan suplai logistik dari jaringannya di luar hutan maupun pegunungan Poso," terang Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, AKB Hari Suprapto, Kamis (11/2).

Polisi juga telah menyekat jalan ke arah Parigi Moutong, Tojo Unauna, dan Sigi, yang merupakan akses keluar masuk Poso. Sementara itu, Densus 88 Antiteror semakin menggencarkan razia di pintu masuk dan keluar Poso. Identitas jenazah dua anggota MIT yang tewas dalam baku tembak hingga kini belum diketahui. Beberapa orang telah datang dan mengaku sebagai keluarga mereka Polisi telah mengambil sampel DNA mereka untuk memastikan jati diri terduga teroris itu. Jenazah masih disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Sejumlah anggota Brimob terlihat berjaga-jaga di sekitar kamar jenazah yang dipasang garis polisi. Sebagai langkah untuk memutus jaringan koordinasi pelaku terorisme, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan memindahkan terpidana ke sel khusus di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. "Mereka diisolasi agar komunikasi keluar tidak jalan," papar Luhut seusai mengunjungi LP Nusakambangan bersama Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution, kemarin.

Blok untuk kasus terorisme dibagi menjadi tiga kategori, yakni sel ideologis, garis keras, dan simpatisan. Pembagian blok dilakukan untuk menghambat narapidana mengembangkan ajaran terorisme. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Islam Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, melayangkan surat keberatan atas kategori yang diterbitkan BNPT.

Direktur Pesantren Al Mukmin KH Wahyudin menolak pondok pesantrennya yang berdiri sejak 1974 masuk daftar 19 pesantren berpaham radikal. Ketika ditanya mengenai adanya santri yang terlibat dalam kegiatan terorisme, Wahyudin mengatakan tidak ada kaitan dengan pelajaran di pesantren. Menurutnya, paham radikal bisa didapatkan dari pergaulan di luar pondok.