Menteri PUPR: Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Depan

RENCANA pemindahan Ibu Kota Negara baru terus bergulir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono, menyatakan, pembangunan Ibu Kota baru akan dimulai Semester II pada 2020.

Pada 20 Desember 2019, Basuki akan mempresentasikan pemenang sayembara desain Ibu Kota baru di depan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, pihaknya baru memilih juara 1, pemenang kedua, kemudian berikutnya 3, 4, hingga 5. Adapun juara 1, 2, dan 3 akan dipanggil untuk dikolaborasi agar desain Ibu Kota baru menjadi lebih baik.

"Setelah itu, akan dibuat DED (Detail Engineering Design) jalan dan drainase dan bisa diselesaikan awal 2020 agar semester kedua 2020 bisa mulai dikerjakan," kata dia ketika ditemui di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (15/12).

Setelah itu, lanjut Basuki, pemerintah akan kembali menyayembarakan gedung-gedung pemerintahannya.

Ia menjelaskan, sayembara desain Ibu Kota baru sudah taraf penilaian. Dari 750 yang sudah mendaftar, yang memasukkan desain ada 270, kemudian diseleksi menjadi 250, lalu disaring lagi tinggal 5. Nantinya, zona inti Ibu Kota baru, yang akan menjadi pusat pemerintahan, terang Basuki, sekitar 4.000 hektare. Setelah itu, zona pengembangannya akan mencakup 40 ribu ha dan zona perluasannya mencapai 180 ribu ha.

Baca juga: Laut Lewoleba Rawan Dicemari Tumpahan Minyak dari Kapal Tenggelam

Pada Selasa (17/12), Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melihat langsung lokasi Ibu Kota baru. Presiden akan merasakan suasana langsung di sana. Kalau hanya di atas kertas, kata Basuki, Presiden tidak bisa merasakan langsung suasananya.

"Gambarnya (desain) bagus, tetapi kalau tidak bisa diterapkan, percuma," kata dia.

Lokasi zona inti Ibu Kota baru saat ini merupakan hutan tanaman industri. Hutan tersebut kebetulan saat ini baru dipanen sehingga akan kelihatan topografinya.

Ia menjelaskan, penyiapan desain Ibu Kota baru berjalan beriring dengan penyiapan RUU Pemindahan Ibu Kota.

"Pada Januari, (rancangan) UU untuk (pemindahan Ibu Kota) rencananya akan diserahkan ke DPR RI," pungkas dia. (OL-1)