Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PUNGUTAN dana pengembangan sawit atau CPO supporting fund pada ekspor komoditas itu dinilai terlalu memberatkan petani. Karena itu, asosiasi petani kelapa sawit meminta Presiden Joko Widodo membatalkan keputusan itu. "Pungutan itu akan memangkas penghasilan petani kelapa sawit. Karena itu, kami minta Presiden mengoreksi pungutan ekspor CPO demi kelangsungan hidup 4 juta petani plasma sawit," papar Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) AM Muhammadiyah, di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.
Muhammadiyah menjelaskan pungutan ekspor CPO sebesar US$50 atau setara Rp700 ribu per ton sangat memengaruhi pendapatan petani dari penjualan tandan buah segar sawit. Pasalnya, pabrik pengolah kelapa sawit membebankan pungutan itu kepada para petani. "Karena itu, kami sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali pungutan itu sehingga kehidupan petani tak makin tertekan," lanjut Muhammadiyah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved