Awal Tahun Depan, Bali jadi Pulau Organik

Awal tahun depan Bali akan menjadi pulau organik, karena bertepatan dengan diberlakukannya peraturan gubernur (pergub) tentang pengelolaan sampah di titik sumber.

"Awal tahun 2020 kita akan berlakukan secara gencar yang langsung akan dimulai dari desa adat di seluruh Bali," kata Gubernur Bali I Wayan Koster, Sabtu (23/11).

Menurut Koster, pemberlakuan akan disosialisasikan lewat desa adat di Bali yang jumlahnya sudah mencapai 1493 desa. Bukan tidak mungkin nanti banyak desa adat di Bali yang akan memasukan pengolahan sampah berbasis sumber ini ke dalam awig-awig atau perarem atau peraturan yang berlaku di desa adat.

Peraturan itu akan mengikat seluruh warganya dan akan ada sanksi secara adat bila ada yang melanggarnya. Secara singkat, Pergub tersebut mengatur soal pengolahan sampah yang langsung di sumbernya.

Sampah itu akan diolah untuk menghasilkan kompos atau pupuk organik. Pupuk itu bisa dikonsumsi sendiri atau dijual ke pemerintahan atau kelompok tani yang membutuhkan. Sedangkan sampah anorganik akan dikumpulkan karena sudah pasti memiliki nilai ekonomi. Warga yang kesulitan karena ketiadaan lahan maka akan diatur bersama banjar setempat untuk dikelolah secara komunitas.

"Intinya, yang dibawa ke TPA itu bukan sampahnya melainkan residunya atau sisa-sisa pengolahan di sumber sampah," ujarnya.

Akademisi dari Universitas Udayana Bali Ni Luh Kartini menyambut baik Pergub Pengolahan Sampah yang langsung di sumber sampah.

"Ini adalah awal yang baik untuk merealisasikan Bali sebagai pulau organik. Disinilah aksi nyatanya. Selama ini baru sebatas wacana Bali sebagai pulau organik. Sekarang sudah mengawalinya secara benar," ujarnya.

Wanita yang dijuluki ahli tanah tersebut menjelaskan, jika semua rumah tangga di Bali sudah mampu menghasilkan pupuk organik maka cepat atau lambat Bali akan berubah menjadi pulau organik. Sebab, tidak ada lagi yang menggunakan pupuk kimia. Kalau pun rumah tangga di Bali mengolah sendiri sampah menjadi pupuk organik maka hasilnya bisa dijual kepada petani atau kelompok tani yang membutuhkan dengan harga yang roporsional. (OL-11)