Mewujudkan Energi Berkeadilan untuk Rakyat

PEMERINTAH menyampaikan penyediaan energi secara merata dengan harga terjangkau bagi masyarakat akan menjadi prioritas untuk mencapai visi

energi berkeadilan.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus mewujudkan keadilan sosial di bidang energi. Upaya itu melalui perluasan akses atas energi dan menjaga harga energi yang terjangkau," ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Jonan menjelaskan dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) misalnya, banyak program pembangunan infrastruktur yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Pada 2019, dari alokasi anggaran Rp5,15 triliun dalam postur APBN, sekitar Rp2,47 triliun, atau 50% dialokasikan untuk belanja infrastruktur rakyat atau dikembalikan kepada masyarakat," kata Jonan.

Begitu pula pada 2020, dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian ESDM sebesar Rp9,67 triliun, sekitar Rp6,08 triliun atau 62,87% juga untuk belanja infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat.

Jonan menerangkan program pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat, di antaranya program jaringan gas kota (jargas) untuk menghemat pengeluaran masyarakat, pembagian konverter kit bagi nelayan kecil agar beralih dari bahan bakar minyak (BBM) ke elpiji (LPG) ukuran 3 kg, dan penggunaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebagai solusi listrik bagi wilayah yang belum tersentuh jaringan listrik.

Program lain yang langsung dirasakan masyarakat ialah penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) dan pengeboran air tanah di wilayah yang kesulitan akses air.

Di samping itu, program BBM Satu Harga juga dilakukan sebagai upaya pemerintah menekan kesenjangan harga BBM di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dengan harga jual di Pulau Jawa.

Pada 2019, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jargas sebanyak 78.219 sambungan rumah (SR) di 17 kabupaten/kota. Adapun sepanjang periode 2014-2019, penyebaran jargas sudah mencapai 541.656 SR.

Jonan berharap dengan menggunakan jargas, masyarakat dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekitar Rp90 ribu per bulan. Jargas juga dinilai lebih praktis, bersih, dan aman, jika dibandingkan dengan penggunaan elpiji ukuran 3 kg.

Pada 2019, sebanyak 170 titik BBM Satu Harga juga beroperasi dan telah menyuplai BBM jenis premium dan solar dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air dapat membeli BBM jenis premium dengan harga Rp6.450 per liter dan solar sebesar Rp5.150 per liter. Pemerintah pun menargetkan 330 kecamatan penerima program BBM Satu Harga sampai 2024.

Jonan menambahkan, selain anggaran yang langsung dinikmati masyarakat, Kementerian ESDM mencatat prestasi gemilang dalam pengelolaan sektor energi dan pertambangan. Realisasi penerimaan sektor ESDM pada 2018 mencapai Rp282,48 triliun, atau 178% lebih tinggi dari target APBN 2018, yakni Rp158,62 triliun. "Penerimaan sektor ESDM pada 2018 merupakan penerimaan negara paling tinggi dalam lima tahun terakhir," pungkas Jonan.

Penerimaan bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) sebesar Rp195,17 triliun, berikut PNBP non-SDA tercatat Rp22,35 triliun. Adapun PNBP badan layanan umum (BLU) sebesar Rp0,26 triliun dan PPH Migas sebesar Rp64,70 triliun.

Gross split

Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan industri hulu migas saat ini semakin menunjukkan kemajuan. Dengan sistem kontrak bagi hasil (PSC) gross split yang kini diterapkan berdampak positif terhadap perkembangan investasi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Dia menerangkan sejak diimplementasikan pada 2017 hingga Juli 2019, sebanyak 43 wilayah kerja (WK) migas sudah menggunakan gross split. Sekitar 16 WK merupakan hasil lelang pada 2017-2019, sedangkan 22 WK lainnya ialah blok terminasi yang masa kontraknya berakhir pada 2017-2023.

Sisanya merupakan 5 WK amendemen dengan menggantikan PSC berbasis cost recovery yang menjadi gross split, yakni East Sepinggan, Duyung, Lampung III, GMB Muralim, dan Sebatik.

Lebih lanjut, Arcandra mengungkapkan dari 43 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menggarap blok tersebut sudah menyumbang bonus tanda tangan sebesar Rp17,3 triliun dan dana eksplorasi Rp37,4 triliun.

Selain capaian tersebut, kata Arcandra, lima proyek besar sektor ESDM juga berhasil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Proyek pertama ialah Blok Mahakam yang kini dikelola PT Pertamina (persero). Kedua, Blok Sanga-Sanga dengan Pertamina menjadi KKKS wilayah kerja di Kalimantan Timur. Ketiga, Pertamina juga mengelola Blok Rokan di Riau yang merupakan blok minyak terbesar di Indonesia.

Selanjutnya, prestasi keempat, yakni kepemilikan saham mayoritas atau 51% dalam PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ditugaskan kepada PT Inalum (persero). Kelima, Pertamina berhasil menjadi operator Blok Corridor pada 2026. Selain itu, pada 2023, hak partisipasi (PI) Pertamina di blok terbesar kedua di Indonesia itu naik menjadi 30% dari sebelumnya 10%.

"Janji pemerintah menuntaskan pengelolaan Blok Masela dalam empat tahun juga terbayar lunas setelah sebelumnya mengalami stagnasi selama 21 tahun sejak penandatanganan kontrak pada 16 November 1998. Setelah persetujuan revisi Plan of Development (PoD) baru-baru ini, tahap konstruksi blok migas di perairan Maluku tersebut akan dimulai pada 2022," pungkas Arcandra. (S-5)