Kaltara Menatap Hari Depan Lebih Baik

"KAMI membenahi pelayanan publik. Kepada dunia usaha dan investor, pemprov memberikan layanan yang cepat, murah, dan transparan," ungkap Irianto Lambrie, saat berkunjung ke redaksi Media Indonesia, di Kedoya, Jakarta, kemarin.

Tidak hanya slogan. Pelayanan publik dengan orientasi pada kepuasaan masyarakat dan dunia usaha itu benar-benar dipraktikkan. "Kalau ada pejabat dan pegawai bermain, saya akan berikan sanksi sesuai aturan," tegas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) itu.

Kiat itulah yang disebut Irianto membuat Kalimantan Utara dalam waktu singkat mampu menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan. Pada triwulan II-2019, misalnya, pertumbuhan mereka mencapai 7,87%, angka di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini penyumbang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara berasal dari hasil ekspor sumber daya primer seperti batu bara, hasil laut, perikanan, sawit, dan tambang emas.

Ke depan, Irianto akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan membangun smelter dan kawasan industri.

Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Pada 16 November 2012, daerah ini ditetapkan sebagai provinsi ke-34.

Lebih jauh, Irianto menyatakan pihaknya menempuh kebijakan tidak membebani investor dengan berbagai syarat, proses, pungutan, dan pajak. "Kami tidak tergesa-gesa memungut retribusi demi pendapatan asli daerah. Kami memberi ruang dan waktu kepada industri dan investor untuk memperkuat usaha terlebih dulu."

Karena itu, meski relatif tidak besar, jumlah PAD Kalimantan Utara terus naik, dari Rp200 miliar pada 2016 menjadi Rp400 miliar setahun kemudian, dan pada 2018 Rp680 miliar.

Bagi masyarakat, ia mengaku menaruh perhatian besar pada soal kesehatan. Untuk itu, Irianto menggelar sejumlah program, mulai dokter terbang, penyediaan dokter spesialis, ikut membayar BPJS untuk warga kurang mampu, merehabilitasi rumah tidak layak huni, serta menanggung biaya berobat warga yang tidak ditanggung BPJS.

"Kami juga mengembangkan UMKM untuk pemerataan ekonomi. Ada kredit murah untuk warga yang memulai usaha baru," tandasnya.

Keberpihakan pemprov itu membuahkan bukti positif. Usaha perikanan berupa tambak tumbuh cepat sehingga saat ini sudah ada 190 ribu hektare tambak yang dimiliki masyarakat lokal. Produk yang dihasilkan mereka berorientasi ekspor. (Dro/N-2)