PEMERINTAH berkomitmen untuk fokus menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. Semua pihak, termasuk pemerintah daerah, diingatkan untuk segera mengaktifkan sumber daya guna menanggulangi persoalan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengemukakan hal itu seusai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8).
Rapat yang khusus membahas pengendalian karhutla 2019, itu dihadiri Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Munardo, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait.
Berdasarkan laporan yang diterima, terang Wiranto, penyebab kebakaran hutan dan lahan ialah ulah manusia, yakni 99%. Sementara sisanya, 1% disebabkan faktor alam. Pemerintah pun akan konsentrasi untuk mencari solusi guna menangani ulah manusia, sehingga ke depannya jumlah titik api (hotspot) dapat dieliminasi seminimal mungkin.
"Rapat kali ini kita fokus kepada apa yang terjadi. Karena pada tahun ini, di bulan yang sama, titik api itu lebih besar ketimbang tahun lalu. Walaupun memang didukung kondisi elnino, namun sekarang kondisi elnino dalam keadaan lemah. Maka kekeringan akan menjadi kering lagi," ujarnya.
Walaupun demikian, sambung dia, realitas tersebut tidak lantas dijadikan alasan untuk tidak menekan kasus karhutla. Dalam rapat itu pemerintah bakal mengerahkan semua sumber daya, termasuk memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan yang meliputi kesiapan prosedur, pasukan pemadam, kelengkapan sarana berupa pesawat water bombing, dan peralatan pendukung lainnya.
Menurut dia, ada 3 persoalan yang menjadi kendala untuk menuntaskan kasus karhutla. Pertama, hujan. Musim kemarau yang diprediksi mencapai puncak pada September mendatang menyebabkan beberapa daerah belum turun hujan.
Sementara solusi dengan hujan buatan masih tergantung ramalan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pemerintah juga sudah menyiapkan 37 unit pesawat water bombing yang akan dikerahkan untuk menciptakan hujan buatan ketika ada awan.
Baca juga: Dua Pelaku Begal Sadis di Medan Ditembak Mati
"Ramalan cuaca itu apakah ada awan? Sebab hujan buatan tanpa awan itu enggak mungkin. Ada pesawat, ada garam, ditabur di langit enggak ada awan, ya percuma. Paling tidak harus diusahakan 70% awan itu ada."
Persoalan kedua, tambah dia, menyangkut penegakkan hukum. Ia membeberkan bahwa ada laporan yang menyebut penegakkan hukum kurang keras dan kurang tegas, khususnya terhadap pihak-pihak yang kedapatan membakar hutan secara liar.
Berikutnya mengenai pendanaan. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan sepakat bahwa pengeluaran pendanaan sebagai tanggap darurat perlu dilaksanakan. Hal itu menjadi penting, terutama untuk memberikan gaji kepada seluruh personel yang menanggulangi karhutla. Saat ini ada 23 ribu personel dikerahkan dengan insentif Rp145 ribu per hari.
Senada disampaikan Doni Munardo. Ia mengatakan persentase titik api di 2019 meningkat dengan rata-rata lebih dari 50% ketimbang 2018. Jumlah lahan yang terbakar periode Januari-Juli 2019 di seluruh provinsi yang terdampak mencapai 135 ribu hektare.
Adapun titik api terparah berada di 6 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. "Tetapi ada fenomena unik bahwa NTT yang tahun-tahun sebelumnya tidak banyak luas sebaran hotspotnya itu, sampai 31 Juli luas lahan terbakar mencapai 71 ribu hektare," kata dia.
Namun, imbuh dia, persoalan di NTT tidak terlalu parah dibandingkan wilayah lain. Itu karena di NTT yang terbakar hanya rumput dan tidak berlangsung lama, serta asapnya pun langsung hilang. Sementara di provinsi lain yang terbakar adalah gambut.
"Nah, kalau yang terbakar itu gambut tentu asapnya luar biasa. Jadi polutan yang ditimbulkannya sangat dahsyat dan inilah yang sangat membahayakan kesehatan," pungkasnya. (OL-1)
