Wajah Baru Akhiri Konflik  

SEJUMLAH legislator di Kabupaten Klungkung, Bali, selalu pasang muka masam ketika harus bertemu dengan Bupati Nyoman Suwirta. Suasana panas itu terjadi setelah sang bupati menyatakan keluar dari Partai Gerindra, partai yang mengusungnya saat memenangi Pilkada 2018. 

Permusuhan pun meletup sejak Mei lalu sesaat setelah Suwirta menyatakan keluar dari Gerindra. Para politikus partai berlambang Garuda Pancasila itu terus menyerang seluruh programnya. 

Suasana itu masih terasa hingga pelantikan anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024, Rabu (14/8) lalu. Ketua DPRD yang baru, AA Gde Anom pun ingin memupus suasana tidak harmonis itu. 

“Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang baru siap membuka lembaran baru lewat sinergi dengan eksekutif untuk mengawal terwujudnya kepentingan masyarakat. Kami tidak peduli situasi lima tahun yang lalu. Kami hanya memikirkan bagaimana kami bekerja lima tahun ke depan menjaga keharmonisan dengan eksekutif dalam satu visi untuk membangun daerah,” ungkap Anom, 
Kamis (15/8).

Dia mengaku tidak ingin hubungan kedua lembaga kurang harmonis apalagi sampai memanas. Jika ada kekurangan, dapat disikapi dengan baik, bukan malah membuat suasana memanas yang terkesan mengesampingkan kepentingan masyarakat. 

“Ego pribadi agar dihilangkan, kedepankan kepentingan masyarakat termasuk juga mengenai APBD Induk 2020,” tegas Anom.

Setelah dilantik, pimpinan DPRD Klungkung akan segera membentuk tata tertib dewan, membentuk alat kelengkapan dewan, hingga membentuk komisi-komisi. 

“Ini harus kami kebut sehingga awal September pembahasan APBD sudah bisa dituntaskan,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Klungkung itu. 

Kebakaran hutan
Harapan besar juga ditanamkan warga Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terhadap 30 anggota DPRD yang baru dilantik. Seorang aktivis kemanusiaan, Benta Da Silva, meminta mereka juga memberi perhatian serius atas kejadian kebakaran hutan dan lahan. 

“Kebakaran hutan dan lahan belum mendapat tempat dan perhatian serius untuk didiskusikan dalam sebuah forum resmi seperti dalam sidang DPRD. Padahal, sudah waktunya masalah itu dibahas serius dalam sidang legislatif,” terangnya. 

Ia menyindir masih minimnya dana, sarana, dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Padahal, setiap tahun, saat masa kemarau datang, lahan dan hutan di wilayah ini selalu membara. 

Dengan tiga fungsi politisnya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, imbuh Benta, bisa diterapkan anggota dewan pada kasus kebakaran hutan dan lahan. “Saat ini, perhatian dan kontrol penanganan masalah kehutanan ini masih sangat minim.” 

Perhatian besar juga di­­arahkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, terhadap 45 anggota DPRD yang baru dilantik. “Kami mau mereka amanah, menepati janji saat kampanye dulu,” ungkap Dyana Mariani, 19, mahasisiwa. 

Berbagai program yang mereka tawarkan, tegasnya, harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar omong kosong. “Kalau bisa lanjutkan juga program-program positif anggota legislatif ­sebelumnya.” 

Intan Nur, 24, pegawai swasta, juga meminta mereka harus bisa mewakili rakyat, mau mendengar, dan merealisasi aspirasi rakyat. “Anda wakil rakyat, mewakili suara rakyat. Suarakan jangan pernah ragu.” (FB/YH/N-2)