Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Sulteng Harus Berbenah Sambut Ibu Kota Baru

(Opn/MT/N-2)
04/8/2019 22:40
Sulteng Harus Berbenah Sambut Ibu Kota Baru
Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Ali,(MI/M TAUFAN SP BUSTAN)

PENETAPAN Ibu Kota baru di Kalimantan membawa perubahan bagi daerah-daerah di Indonesia timur. Sulawesi ­Tengah, misalnya, akan mendapat efek positif dalam bidang ekonomi, karena daerah ini banyak memasok logistik dan kebutuhan pangan di Kalimantan. 

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah harus menyiapkan infrastruktur transportasi cepat, alternatif transportasi dan kantong logistik. Posisi Sulawesi Tengah sangat strategis dalam memenuhi logistik dan pangan,” papar Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Ali, di Palu, Minggu (4/8).

Menurut dia, posisi Sulawesi Tengah sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di pulau kalimantan. Namun, hal itu tidak akan memberi dampak apa-apa tanpa ada perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons berdirinya Ibu Kota baru. 

Sulteng, lanjut anggota Ko-misi VII DPR RI, itu, tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur da-rat dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan, di Kota Palu. Namun, dari arah Napu dan Parigi Moutong, infrastruktur darat kurang bagus, sehingga masih membutuhkan waktu yang lama untuk mendistribusikan logistik dan bahan pangan. 

“Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif. Untuk itu, Sula-wesi Tengah harus membangun jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan,” terangnya. 

Selain itu kata dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan. Persiapan ­pangan ini harus berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi. 

Kebutuhan Sulteng ke depan, tutur calon gubernur yang akan diusung NasDem pada Pilkada 2020 ini, harus bersinergi antara rencana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jangan sampai pemprov merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan, sedangkan kabupaten berencana meningkatkan potensi kelautan. “Itu tidak sinergis,” tandasnya. 

Ahmad Ali mengingatkan harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan Kabupaten menuju 2024, sehingga dapat menjawab tantangan dan kesempatan yang sudah ada di depan mata. (Opn/MT/N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya