Ibu Kota Baru Berdampak ke Provinsi Lain      

GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor tetap mendukung keputusan pemerintah pusat yang menetapkan lokasi ibu kota baru negara di Kalimantan. Pemindahan ibu kota akan memberikan dampak positif bagi semua provinsi di Pulau Kalimantan.

“Provinsi mana pun yang nantinya ditetapkan sebagai ibu kota negara, akan memberikan dampak positif bagi semua provinsi di ­Kalimantan,” kata Sahbirin di sela-sela serah terima hutan kota dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Pemerintah Provinsi  Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru, Selasa (30/7).

Namun, Sahbirin optimistis Kalsel akan terpilih menjadi ibu kota dengan merujuk pada kesiapan provinsi itu menyediakan lahan 300 ribu hektare atau jauh di atas kebutuhan lahan untuk lokasi ibu kota yang hanya 40 ribu hektare.
Menurutnya, Kalsel sangat pantas menjadi ibu kota negara karena merupakan provinsi tertua di Kalimantan. Dari arah mana pun, Kalsel berada di poros tengah Indonesia, aman, dan masyarakatnya terdiri atas berbagai etnik sehingga bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah pusat.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan dengan matang dalam penetapan lokasi baru ibu kota negara, termasuk masalah lingkungan. 

Sebelumnya dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara bertema Kalimantan untuk Indonesia di Banjarbaru, beberapa waktu lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membangun infrastruktur ibu kota baru mencapai Rp466 triliun.

Luas lahan yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota mencapai 40 ribu hektare. Dari total luas lahan itu, 5% atau 1.500 hektare di antaranya untuk perkantoran pemerintahan. Sisanya, 15% (4.500 hektare) untuk kegiatan ekonomi dan 20% (6.000 hektare) untuk sirkulasi dan infrastruktur. Kemudian, 40% (12 ribu hektare) untuk permukiman dan 20% (6.000 hektare) untuk ruang terbuka hijau.

Ada beberapa faktor yang membuat pemerintah mempertimbangkan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Antara lain, beban Pulau Jawa sudah terlalu berat. Oleh karena itu, Bappenas mulai mempersiapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan yang dinilai paling ideal. 

Pemindahan itu sama dengan konsep pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dampak positif jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan ialah pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi menjadi lebih luas.

Penentuan provinsi
Meski demikian, Bappenas belum menentukan provinsi mana di Kalimantan yang bakal dijadikan ibu kota negara. 

“Provinsi yang akan dijadikan ibu kota masih akan ditentukan kemudian,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Surabaya, Senin (29/7) malam.

Menurutnya, penentuan provinsi yang dijadikan ibu kota baru akan diumumkan dalam waktu dekat. Presiden Jokowi, lanjutnya, tidak ingin pemindahan sekadar wacana, tetapi harus konkret.

Apalagi, ujar Bambang, pemindahan ibu kota sudah pernah diusulkan di era Presiden Soekarno. Oleh karena itu, kali ini harus diwujudkan Presiden Jokowi. (FL/N-1)