Perbaikan Citarum hingga Hulu

KAWASAN Bandung Utara (KBU) yang merupakan hulu dari Sungai Citarum bakal ditata ulang. Penataan ini masuk Program Citarum Harum. Penegasan ini disampaikan Ketua Satgas Citarum Harum yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

"Kita sedang menyiapkan recovery Bandung Utara, sedang kita siapkan dengan stakeholder," kata Emil, sapaan Gubernur Jawa Barat ini.

Emil menjelaskan, salah satunya perbaikan di KBU dilakukan dengan memperbaiki kualitas ekosistem. Sebagai contoh, mereka akan melakukan penanaman pohon di area KBU yang kritis. Saat ini, pihaknya sedang mengkaji zonasi mana saja yang akan dihijaukan kembali.

Selain itu, pihaknya pun akan memperbaiki koordinasi sumber manajemen air agar tidak menjadi penyebab banjir di cekungan Bandung. Sebab, selama ini banjir di Bandung Raya sangat dipengaruhi limpahan air dari KBU. "Minimal koordinasi di daerah tentang pencegahan saluran air ke cekungan. Agar air bisa ter-manage secara ekologis," katanya.

Dengan adanya koordinasi ini, pemerintah setempat seperti Kabupaten Ban-dung, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Cimahi akan bekerja sama agar dampak limpahan air dari KBU bisa diminimalisasi. "Semuanya akan bergerak, kita perbaiki," katanya.

Cara-cara seperti ini diharapkan bisa mengurangi risiko banjir yang selalu menerpa Bandung di saat hujan deras. Saat disinggung adanya peraturan daerah (perda) tentang KBU yang tidak maksimal sehingga tak memberi efek positif terhadap penanganan KBU, Emil membantahnya.

Menurut dia, implementasi perda KBU sudah dilakukan dengan baik. Misalnya, pengetatan izin dan rekomendasi yang merupakan penerjemahan perda KBU. Namun, koordinasi antarpemerintah daerah yang berada di KBU memang harus ditingkatkan. "Saya mantan wali kota Bandung. Dulu masalah control di utara (KBU) yang multidaerah," katanya.

Emil menegaskan, pola penanganan Sungai Citarum akan diterapkan pada perbaikan sungai lainnya di Jawa Barat. Contohnya, konsep pentahelix yang melibatkan semua pihak termasuk media akan dipraktikan dalam penanganan Sungai Cileungi di Kabupaten Bogor.

Kota Malang

Pemkot Malang, Jawa Timur, menyatakan sudah menganggarkan pengelolaan sampah di APBD sebesar Rp20 miliar per tahun. Dukungan anggaran sebesar itu juga ditopang oleh partisipasi warga dalam memilah sampah di tingkat rukun tetangga mampu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Kami menggerakkan semua potensi warga yang selama ini sudah memilah sampah mulai dari rumah," tegas Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko kepada wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan pengelolaan sampah sudah terintegrasi yang diolah mulai dari bank sampah hingga tempat pembuangan sampah terpadu di kelurahan-kelurahan.

Pemkot pun memberikan dukungan anggaran hingga Rp20 miliar per tahun. Pengelolaan sampah akan semakin baik setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun, Kota Malang. PDU tersebut berkapasitas 10 ton per hari dengan nilai investasi Rp2 miliar.

Kabid Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Pemkot Malang, Rahmat Hidayat menambahkan, idealnya setiap tempat pembuangan sampah harus ada PDU untuk mengurangi sampah di TPA."PDU akan memperpanjang umur TPA," tandasnya. (BN/N-3)