Kota Padang Besok Punya MPP Terpadu

KOTA Padang menjadi kota ke-11 di Indonesia yang memiliki mal pelayanan publik (MPP). Rencananya, MPP Kota Padang itu diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) di Lantai 4 Blok III Jalan Pasar Baru, Pasar Raya Padang, besok (27/12).

Sebagai lokasi percontohan MPP yang ditetapkan Menpan-Rebiro, MPP Kota Padang akan melayani keperluan publik dari Polresta Padang (SIM dan SKCK), Imigrasi (paspor, imta, dan izin tinggal), Pajak Pratama 1 dan 2 (NPWP pribadi/perusahaan), PJS Naker (daftar baru dan klaim), Kemenag Padang (daftar nikah dan haji/umrah), PT Jasa Raharja (daftar baru dan klaim). Berikutnya BPJS Kesehatan (daftar baru dan klaim), PT PLN (pasang baru), Bank Nagari (layanan perbankan), dan PDAM Kota Padang (layanan pasang baru).

Kepala Bagian Humas Kota Padang Imral Fauzi mengatakan MPP Kota Padang juga melayani seluruh perizinan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2015, meliputi seluruh izin prinsip, penanaman modal­, izin usaha, dan perizin­an lainnya.
“Seluruh perizinan tersebut akan dilayani di MPP Pasar Raya Padang, dengan melibatkan SKPD terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial,” ungkap Imral, Selasa (25/12).

MPP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik. Untuk memaksimalkan kehadiran MPP di Kota Padang, seluruh fasilitas telah disiapkan Pemerintah Kota Padang, seperti tempat parkir yang berada di lantai 4 dan lantai 5, penataan pedagang di lantai 1 dan lantai 2, dan akses jalan ke lantai 4.

Pada 2019 telah dianggarkan pembangunan 2 unit lift untuk mempermudah akses ke ruangan MPP. Peresmian MPP Kota Padang direncanakan juga dihadiri Gubernur Sumatra Barat dan seluruh Wali Kota dan Bupati se-Sumatra Barat. (YH/N-1)