Waktunya Siaga Banjir dan Tanah Longsor

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mewaspadai siklus lima tahunan bencana banjir besar luapan Sungai Citarum di sejumlah titik di kecamatan. "Kita sudah sampaikan dalam rapat di provinsi untuk mewaspadai bencana banjir. Karena bisanya kita akan menghadapi siklus lima tahunan," kata Kepala BPBD Karawang, Asep Wahyu, kemarin.

Pada awal 2014, tinggi muka air Sungai Citarum mencapai rekor ter-tinggi dengan tinggi muka air (TMA) 13,35 meter. Akibatnya, sekitar 23 kecamatan di Karawang terendam air. Padahal saat itu curah hujan yang mengguyur Karawang tidak terlalu tinggi. Ternyata akibat kirim-an dari hujan di wilayah Bandung dan Bogor.

"Siklus lima tahunan ini menjadi perhatian kami," katanya.

Asep mengungkapkan sejumlah pemetaan wilayah rawan banjir telah dipetakan pihak BPBD. Di antaranya adalah Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Rengasdengklok, Cikampek, Cilamaya, Karawang Barat, Pakisjaya, dan Batujaya.

Sejumlah daerah di Sumatra Selatan juga bersiap menghadapi banjir dan tanah longsor saat musim hujan. Seperti Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang rawan bencana banjir dan tanah longsor.

Kepala BPBD Kabupaten Mura Paisol, mengatakan sejak dini pihaknya telah mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, khususnya yang berada di bantaran sungai dan daerah tinggi.

Potensi tersebut biasanya terjadi mulai dari daerah Muara Kelingi, Lakitan, BTS Ulu Cecar, dan Megang Sakti. Serta Bukit Napal Melintang yang berada di Kecamatan Sela Jingit, rawan terjadinya bencana tanah longsor. "Semuanya harus waspada karena saat ini memasuki musim penghujan. Debit air yang mengalami peningkatan di antaranya Sungai Kelingi, Sungai Musi, dan beberapa anak sungai lainnya," kata dia.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Bambang Giyanto, mengingatkan antisipasi bagi warga Klaten jika di hulu atau kawasan Gunung Merapi terjadi hujan lebat.

Solo kritis

Peneliti Fakultas Tekik Geologi (FTG) Universitas Diponegoro Semarang, Jateng menyebutkan kondisi air tanah dangkal di Kota Solo memasuki tahap kritis/kerentanan. Setidaknya ada 41 kelurahan yang memasuki zona kerentanan tinggi, karena adanya aktivitas tinggi pengambilan air dari sumur dalam, terutama di wilayah Solo utara.

Sekretaris Departemen Geologi FTG Undip, Thomas Triadi menyatakan, dari hasil penelitian bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta menunjukkan, terjadi eksploitasi air tanah berlebihan pada sumur dalam memungkinkan terjadinya kekeringan pada sumur dangkal.

"Wilayah Kelurahan Gilingan merupakan zona tinggi kerentanan, memiliki jumlah sumur bor cukup banyak. Saat mereka membuka akuifer atas (kurang dari 30 meter) akan memicu berkurangnya debit air di sumur dangkal," ujarnya.

Ke depan, pintanya, pemkot harus ketat mengawasi terhadap sumur dalam yang beroperasional dengan mengurangi debit air yang diambil serta tidak menambah sumur dalam baru.

Ia tegaskan, Kota Solo masuk kategori A pada Pergub No 58/2018 tentang Pedoman Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. "Kota Solo memiliki zona risiko sangat tinggi terhadap pemompaan, air tanah dangkal di Kota Solo juga berisiko sangat tinggi tercemar," tandasnya. (DW/JS/AD/AB/WJ/N-3)