Pencairan Dana Rehabilitasi Hari ini

GUBERNUR Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menginstruksikan jajaran terkait, khususnya BRI agar dana rekonstruksi rumah korban gempa di semua kabupaten/kota terdampak dapat dicairkan paling lambat hari ini.

“Jangan sampai pemerintah dikira berbohong karena sampai saat ini dana belum juga dicairkan­,” kata Zulkieflimansyah saat memimpin rapat koordinasi didampingi Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dengan jajaran kabupaten kota se-NTB, BNPB, BPBD Provinsi NTB, TNI, Polri, dan BRI di kantor Gubernur NTB, Selasa (16/10).

Dalam rapat yang memfokuskan pada proses penyederhanaan pencairan dana rekonstruksi dan rehabilitasi korban gempa di NTB ini, Zul menekankan untuk menjaga kepercayaan masyakat. Apalagi, sebutnya, presiden telah menyederhanakan proses pencairan menjadi hanya satu halaman. “Hanya perlu ditandatangani oleh ketua Pokmas dan PPK,” ujarnya.

Gubernur mendesak secepatnya dana tersebut dicairkan apalagi Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Provinsi NTB pada Kamis (18/10).

Kunjungan presiden tersebut untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di semua kabupaten/kota terdampak gempa di NTB telah dicairkan kepada masyarakat.

Zulkieflimansyah juga meminta sebelum presiden datang, sekitar 7.000 rekening masyarakat yang ada di BRI sudah bisa dicairkan. Selain untuk memastikan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, presiden juga akan menyerahkan 4.000 beasiswa bagi masyarakat di NTB.

“Saya harap Pokmas dan PPK bisa tanda tangan besok dan Kamis sudah cair sehingga masyarakat tidak ada kecurigaan terkait permasalahan bantuan gempa,” tandasnya.

Bupati/wali kota yang daerahnya terdampak diminta berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB, dan pihak lainnya agar dapat membantu proses percepatan pencarian dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

“Mari kita bergerak bersama-sama agar pemerintah pusat melihat kita serius bekerja dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB ini,” kata Zul.

Dalam proses percepatan pencairan tersebut, harus tetap memperhatikan kaidah teknis dan administrasi yang tertib, termasuk untuk akuntabilitas pelaporan pelaksanaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Lombok dan Sumbawa. (YR/N-2)