Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SEBANYAK 36 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak menerima gaji selama setahun terakhir. Tidak dibayarnya tenaga instansi penegak peraturan daerah itu karena tidak ada anggaran untuk honor mereka di APBD setempat.
Kadis Satpol PP Sumenep, Fajar Rahman, mengatakan sudah mengusulkan pada APBD Perubahan, namun tidak disetujui. “Ada 36 anggota kami setahun terakhir tidak menerima honor. Sementara ini mereka hanya mendapatkan upah pengamanan,” katanya, kemarin.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, mengaku tidak pernah menerima usulan anggaran honor untuk petugas Satpol PP.
“Sangat mengherankan karena Satpol PP telah menjadi dinas tersendiri. Tapi karyawannya tidak digaji,” katanya. Karenanya, ia meminta agar pemkab memasukkan usulan anggaran honor itu pada pengajuan APBD Perubahan agar bisa diperjuangkan.
“Tentunya, yang akan menerima honor adalah mereka yang memenuhi syarat dan bukan yang ‘titipan’,” kata Abdul Hamid. (MG/N-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved