Puluhan Pejabat Kemendes PDTT Dilantik di Yogyakarta

TIDAK kurang dari 50 pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rabu (12/9) dilantik untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan kementerian tersebut. 

Namun, pelantikan itu tidak dilakukan di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, tetapi digelar di Pendopo Kampung Mataraman di Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Para pegawai yang dilantikpun menggunakan busana khas Jawa dimana kaum laki-laki menggunakan surjan lengkap dengan blangkon serta keris sedangkan yang kaum perempuan menggunakan pakaian kebaya khas Yogyakarta.

Usai melantik, Sekjen Kementerian Desa, PDTT, Anwar Sanusi mengatakan, pelantikan lebih dari 50 pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT sengaja dilakukan di desa.

Ia mengemukakan, langkah tersebut dimaksudkan untuk menergaskan paradigma bahwa para pejabat itu adalah pelayan masyarakat apalagi masyarakat di KemenDes PDTT adalah masyarakat desa dan masyarakat yang ada di daerah tertinggal dan masyarakat yang ada di transmigrasi.

"Hari ini pelantikan kita lakukan di pendopo Kampung Mataraman yang merupakan BumDes milik Desa Panggungharjo yang sangat berhasil dapat mengelola Dana Desa dengan baik," katanya.

Ia menyebutkan, BumDes ini bisa membukukan keuntungan hingga Rp3 miliar sehingga dapat menjadi contoh bagi BumDes lainnya di Indonesia.

Pelantikan pejabat Kemendes di luar Jakarta di Kampung Mataraman merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Sebelumnya Kemendes PDTT juga pernah melakukan pelantikan di daerah transmigrasi di Bengkulu, Sumatra.

Lebih jauh Anwar mengatakan dengan melihat secara actual permasalahan di  masyarakat maka para pejabat di KemenDes PDTT akan menjadi pelayan yang baik karena informasi yang diperoleh tidak sepotong-potong dengan julukan Asal Bapak Senang atau ABS.

"Kita di Yogya punya Balai Besar Pelatihan Masyarakat namun demikian itu masih di kantor milik KemenDes PDTT. Namun dengan melaksanakan pelantikan di Kampung Mataraman maka kita tahu bahwa jika anggaran itu dikelola dengan baik dan professional maka bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi dan mendorong ekonomi desa," katanya. (OL-3)