Asosiasi Antropolog Riau Kawal Transisi Blok Rokan

ASOSIASI Antropologi Indonesia (AAI) Pengurus Daerah (Pengda) Riau melirik isu terpopuler yang menjadi santapan menarik di wilayah Riau saat ini. Pengda AAI akan mengawal masa transisi kelola Blok Rokan agar Pertamina selaku BUMN tidak mengulang cacat kelola Chevron.

"Isu ini dianggap telah menimbulkan polemik di tengah khalayak. Blok Rokan yang dikelola asing ini mulai beroperasi di Riau sejak 1942. Hanya saja, pembangunan pendidikan di Riau baru berlangsung pada tahun 1962," kata Ketua Umum AAI Pengda Riau M Rawa El Amady, di Pekanbaru, Senin (6/8).

Rawa menjelaskan, AAI akan bertindak sebagai pemantau dalam hak transisi Chevron ke Pertamina. Pengda AAI akan mengawal masa transisi kelola Blok Rokan.

Menatap ke depan pasca-2021, AAI Pengda Riau usulkan Chevron tidak bersikap habis manis sepah dibuang. Walau Chevron hengkang AAI Pengda Riau usulkan Chevron beri sumbangan pendirian post oil and mining closure.

"Ada semacam dana perwalian atau dana amanah (oil trust fund) untuk pendidikan dan pengembangan usaha tempatan. Ini bisa diteruskan dengan Yayasan Pertamina," ujar Rawa.

Dia menambahkan, Chevron dan Pertamina harus memastikan pemulihan jasa lingkungan pasca tambang migas terlaksana baik termasuk social due diligence. Kemudian, pemastian hak-hak dasar Orang Sakai sebagai masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah kerja minyak.

"Selama 20 tahun tersebut minyak dieksploitasi di Riau, tetapi Riau tidak mendapat manfaat sedikit pun. Seharusnya dari 1942 pendidikan di Riau sudah dibangun, bukan harus sekolah ke Sumbar (Sumatra Barat) dan ke Medan," cetus Rawa.

Oleh sebab itu, AAI merasa penting mendiskusikan kembali tentang hak-hak lokal atau daerah pada 1942-1962 yang dilalaikan. Menurut Rawa, Riau sudah dieksploitasi namun lingkungan serta kesejahteraan masyarakatnya terabaikan.

Selain itu, isu penting lain yang menjadi perhatian AAI Pengda Riau adalah timbulnya konflik-konflik sumber daya alam yang jumlahnya tergolong tertinggi di Indonesia. Jika diakumulasikan dari 2008, jumlah konflik di Riau mencapai 450 kasus, adapun yang terse;lesaikan kurang dari 10%.  

AAI berharap pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk serius melihat permasalahan tersebut, sambil mencari pemecahan yang berpedoman pada kearifan lokal.  Untuk memimalisasi konflik, AAI menyarankan ke depan pemerintah hendaknya menjadikan manusia sebagai tujuan dari pembangunan.

"Kecuali ada tekanan pasar. Tanpa tekanan pasar konflik itu tidak ada yang dibahas pemerintah. Di sinilah AAI berfungsi untuk melihat, mengurai dan memecahkan permasalahan. Penyelesaian konflik di AAI berbasis kepentingan masyarakat lokal dan budaya lokal," pungkas Rawa. (A-2)