KSP Makmur Mandiri Terima Penghargaan Muri

KOPERASI Simpan Pinjam Makmur Mandiri yang bermarkas di Bekasi, Jawa Barat, menerima penghargaan Muri sebagai koperasi pertama yang menggunakan fasilitas video teleconference untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. Penghargaan diserahkan pada acara Peringatan Hari Koperasi Ke-71 Se-Provinsi Jawa Barat di Karawang, akhir pekan lalu.

“Peranti teknologi informasi ini juga kami gunakan untuk melakukan pertemuan mingguan dengan para anggota dan pengurus di semua cabang. KSP Makmur Mandiri sudah memiliki 24 cabang di 16 provinsi,” papar Ketua KSP Makmur Mandiri, Tumbur Naibaho.
Ia menambahkan, dengan video teleconference, koperasi yang dipimpinnya lebih dipercaya para anggota. Upaya itu juga untuk efesiensi biaya dan waktu.

Sementara itu, saat ­menghadiri kegiatan di Karawang, Sekretaris ­Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi ­Sembiring mengakui koperasi berperan penting menumbuhkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, koperasi harus mampu bersinergi dengan kemajuan teknologi.

Saat ini jumlah koperasi di Indonesia mencapai 88 ribu unit. Namun, hanya sekitar 40 ribu yang rutin melakukan rapat anggota tahunan dan sekitar 13 ribu sudah bubar. “Koperasi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pasalnya, koperasi dinilai mampu memberikan kontribusi yang baik dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di Jawa Barat, ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jabar Dudi Sudrajat, sejumlah koperasi melangkah maju dengan mengadopsi teknologi. “Jabar memiliki sekitar 25 ribu koperasi dan 100 di antaranya merupakan koperasi besar. Semangat perekonomian melalui koperasi masih sangat terasa.”

Di sisi lain, Pemkab Kulon Progo, DI Yogyakarta, berencana membatasi jumlah koperasi simpan pinjam yang ada di wilayah itu. Alasannya, banyak kredit macet yang terjadi di koperasi.

“Di Kulon Progo sudah berdiri 700 koperasi, sebagian besar koperasi simpan pinjam, bukan yang bergerak di sektor riil. Pemkab berharap yang tumbuh banyak ialah koperasi sektor riil sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat,” tutur Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo Sri Harmintarti menambahkan, pada 2018 pihaknya akan mereorientasi dan mereformasi 108 koperasi pasif di wilayah itu. Pada 2016 sudah ada 27 koperasi yang dibubarkan.

Koperasi tergolong bermasalah, jelasnya, karena mereka sudah lebih dari dua tahun tidak melalukan rapat anggota tahunan, tidak melakukan usaha, dan pengurusnya tidak ada. Karena itu, dinas akan melakukan penanganan khusus.
“Hasil penanganan khusus akan menjadi dasar untuk program reorientasi koperasi,” tandasnya. (CS/AU/N-2)