Revitalisasi Pabrik, Kementerian BUMN Optimistis Tekan Angka Subsidi

KETERSEDIAAN pupuk majemuk saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Karenanya perlu ada upaya dan strategi dari pemerintah ataupun perusahaan penyedia pupuk untuk lebih meningkatkan produksi pupuk yang dihasilkan. Namun dengan catatan, peningkatan produksi pupuk harus disertai dengan upaya penghematan agar tidak terlalu membebani negara.

Karenanya, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian mendorong agar badan usaha milik negara yang berkecimpung dalam industri pupuk agar lebih maksimal lagi dalam menghasilkan produktivitasnya. Melalui program pencanangan proyek NPK 2,4 juta ton di mana akan dibangun sejumlah pabrik diyakini mampu mewujudkan hal itu.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, menerangkan, pihaknya berencana menambah kapasitas produksi Pupuk NPK hingga 2,4 juta ton. Pihaknya optimistis industri pupuk dan petrokimia mempunyai prospek yang baik ke depan di mana kebutuhan pupuk NPK, akan terus meningkat.

"Saat ini, Pupuk Indonesia grup memiliki pabrik NPK dengan kapasitas 3,1 juta ton per tahun dan akan dikembangkan hingga 5,4 juta ton sampai 2025," kata Aas di sela Pencanangan Proyek NPK 2,4 juta ton di Palembang, Jumat (11/5).

Adapun program itu ditandai dengan adanya pemancangan tiang pabrik NPK Fusion Pusri dengan kapasitas 2x100.000 ton yang merupakan bagian dari program pencanangan NPK 2,4 juta ton.

"Potensi pasar NPK di dalam negeri masih cukup besar, terutama untuk sektor perkebunan. Saat ini, kami perkirakan masih terdapat kekurangan pasokan NPK domestik sekitar 3,9 juta ton, dari total kebutuhan nasional 11,1 juta ton," ungkapnya.

Diakui Aas, dengan hadirnya tambahan kapasitas pabrik ini, bukan hanya mengamankan kebutuhan dalam negeri, tapi juga dapat semakin menunjang program ketahanan pangan karena penggunaan pupuk NPK terbukti dapat meningkatkan produktivitas pertanian maupun komoditas perkebunan.

"Dan yang terpenting, mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil panennya," tambah Aas.

Setelah pabrik NPK Fusion Pusri, Pupuk Indonesia akan konsentrasi kembali untuk segera mencanangkan pembangunan pabrik-pabrik NPK yang lain. Seperti PT Pupuk Iskandar Muda (Lhoksemauwe) kapasitas 2x500.000 ton, PT Pupuk Kujang dengan kapasitas 2x100.000 ton, dan PT Pupuk Kaltim dengan kapasitas 2x500.000 ton.

Aas menjelaskan, pentingnya pembangunan pabrik-pabrik ini lantaran harga gas di Indonesia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara produsen pupuk lainnya. Akibatnya membuat komoditi urea dan amoniak Indonesia berkurang daya saingnya di pasar Internasional.
"Untuk itu, dibutuhkan upaya diversifikasi produk yang bisa lebih bersaing, berkualitas baik dan tingkat ketergantungannya terhadap gas tidak terlalu tinggi," jelasnya.

Sementara itu, selain pembangunan pabrik NPK Fusion Pusri, juga diresmikan pabrik Pusri IIB yang operasionalnya menggantikan pabrik Pusri II.

"Kami menilai pabrik Pusri II ini dapat meningkatkan produksi urea. Karena didukung teknologi terbaru yang hemat energi, hemat penggunaan bahan baku dan ramah lingkungan. Pabrik yang lama sudah tua dan boros. Karenanya pabrik baru ini yang sudah beroperasi sejak tahun lalu sangat tepat untuk lebih meningkatkan daya produksi tanpa harus membutuhkan banyak bahan baku," terang Aas.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Mulyono Prawiro menerangkan, keberadaan pabrik Pusri IIB yang merupakan salah satu bagian dari program revitalisasi industri pupuk. Kapasitas produksi Pusri 2B adalah 907.500 ton urea/tahun dan 660.000 ton amoniak/tahun. Konsumsi gas Pusri 2B adalah 24 MMBTU/ton urea, jauh lebih rendah dibandingkan Pusri 2, yang konsumsi gasnya mencapai 37 MMBTU/ton urea.

"Pabrik ini dibangun oleh konsorsium Rekayasa Industri dan Toyo (Jepang), dengan total biaya investasi sekitar Rp6,3 triliun. Sumber bahan baku gas untuk Pusri 2B berasal dari Pertamina EP dan Medco, dan mulai 2019-2023 akan dipasok dari Conoco Phillips Grissik, dengan pasokan sebesar 62 MMSCFD," beber Mulyono.

Pabrik ini juga menggunakan bahan bakar batu bara untuk pembangkit steam dan listrik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap gas bumi.

Menteri BUMN Rini Soemarno menerangkan, dengan diresmikannya pabrik Pusri IIB menandakan upaya revitalisasi yang digaungkan Pupuk Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing produk baik lokal, regional hingga internasional dapat diwujudkan.

"Pabrik Pusri IIB senilai Rp8,5 triliun itu dibangun sebagai bagian dari program revitalisasi industri pupuk nasional. Melalui pabrik yang baru beroperasi ini diyakini mampu mengurangi nilai subsidi pemerintah ke depannya. Pemerintah realistis dan optimistis mampu menurunkan angka subsidi sampai Rp1,88 triliun," katanya.

Langkah revitalisasi sebelumnya telah berjalan dan berhasil dilakukan di PT Pupuk Kujang. Saat ini sudah dua pabrik sukses direvitalisasi.

"Bayangkan berapa besaran penghematan pemerintah terhadap nilai subsidi yang bersumber dari APBN tersebut," jelas Rini.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak sebatas merevitalisasi dan menurunkan angka subsidi semata. Pemerintah dalam hal ini turut menjamin harga jual pupuk bakal turun menyesuaikan dengan biaya produksi.

"Efek yang sangat luas nantinya dirasakan para petani kita yang menggunakan pupuk akan begitu terasa manfaatnya," jelasnya.

Rini juga menjelaskan, gasifikasi batu bara sangat penting bagi pabrik pupuk. Ditambah lagi, Pusri diuntungkan dengan potensi batu bara kalori rendah yang cukup banyak di Sumatra Selatan.

"Harapannya bisa diberikan insentif untuk gasifikasi batubara supaya gas yang dihasilkan bisa berkompetisi dengan gas biasa," katanya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah sudah berupaya menekan harga gas untuk industri pupuk, di mana menjadi US$6 per MMBTU.

"Sekarang yang didorong gasifikasi batu bara kalori rendah. Hilirasi batu bara ini harus difasilitasi supaya produksi (industri) petrokimia berbasis gasifikasi bisa terwujud," katanya.

Pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk membahas insentif gasifikasi batubara tersebut.

"Salah satu caranya adalah dengan tidak menarik royalti untuk produk hilirisasi batubara. Dan ini sedang kita bahas," tandasnya. (OL-1)