Penertiban Sumur Minyak Ilegal Butuh Ketegasan Hukum

PELIKNYA mengatasi persoalan sumur minyak ilegal juga dirasakan pemerintah dan pihak Pertamina di Jambi. Kendati kerap dilakukan penertiban dan penutupan, kegiatan ilegal yang dilakukan di lahan masyarakat yang termasuk wilayah konsesi pertambangan (WTP) Pertamina Asset 1 Jambi tersebut tetap bermunculan.

Kenyataan itu dibenarkan Humas Pertamina Asset 1 Jambi, Andrew, menjawab Media Indonesia, Jumat (27/4) sore. Pascapenutupan sebanyak 37 sumur ilegal di akhir 2017 lalu, sumur-sumur minyak ilegal diam-diam kembali dibuka oknum masyakarat di WKP Pertamina di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi.

"Dua minggu lalu saya ke lapangan, dan mendapatkan informasi beberapa sumur minyak ilegal dibuka warga di sekitar Desa Bungku dan Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Batanghari," kata Andrew.

Menurut dia, Pertamina bersama pemerintah provinsi, SKK Migas, institusi keamanan yang tergabung dalam Tim Penutupan Sumur Minyak Ilegal sudah berusaha melakukan penertiban. Terakhir, penutupan dilakukan langsung oleh Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar terhadap 13 sumur ilegal di dalam kebun kelapa sawit milik warga Desa Pompa Air.

"Walaupun di wilayah konsesi tambang Pertamina, kita hanya bisa melakukan penutupan, soal penindakan terhadap pelaku memang masih perlu tindakan tegas dari penegak hukum berkompeten," sebut Andrew.

Tim Penutupan Illegal Drilling di Jambi, terbentuk berdasarkan SK Gubernur Jambi pada 26 April 2017. Tim terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, unsur Kepolisian dan TNI, serta SKK Migas dan Pertamina EP.

Andrew mengatakan, atas kemunculan sumur-sumur minyak ilegal tersebut selalu dikoordinasikan dengan tim dan SKK Migas.

"Kita berharap tidak terjadi bencana seperti yang terjadi di Aceh," tandas Anrew. (OL-1)